PKS dan PSI Tolak Wacana Tarif Transjakarta Dibedakan Berdasarkan KTP

Liputan6.com, Jakarta Anggota DPRD DKI Jakarta beramai-ramai menolak penerapan uji coba tiket berbasis akun atau account based ticketing (ABT) di Transportasi Jakarta (Transjakarta). Selain Transjakarta, Pemprov DKI Jakarta juga berencana menerapkan tiket berbasis akun ini di Light Rail Transit (LRT) dan Mass Rapid Transit (MRT).

Sekretaris II Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sholikhah menilai, pembedaan tarif terintegrasi transportasi publik dengan memberikan tarif yang lebih tinggi untuk warga luar Jakarta akan membuat warga non Jakarta akan kembali menggunakan kendaraan pribadi untuk bekerja dan beraktivitas di Jakarta.

"Fraksi PKS meminta agar penerapan tiket terintegrasi untuk penggunaan transportasi publik di Jakarta tidak dibedakan antara warga Jakarta dan warga luar Jakarta," kata Sholikhah saat membacakan pandangan fraksi terkait Rancangan APBD DKI Jakarta 2024 di rapat paripurna DPRD DKI, Senin (9/10/2023). 

Akibatnya, kata Sholikhah, upaya untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mengurangi kemacetan menjadi bakal menjadi tidak efektif. Lebih lanjut, menurut Sholikhah, warga luar Jakarta yang beraktivitas di Ibu Kota juga berkontribusi bagi perekonomian Jakarta.

"Fraksi PKS meminta agar peningkatan kualitas pelayanan transportasi publik di Jakarta khususnya TransJakarta terus dilakukan," kata dia.

"Tidak hanya melalui perbaikan dan peremajaan halte, namun juga dengan penambahan armada bus khususnya pada koridor padat penumpang sehingga jarak kedatanganantar bus (headway) tidak terlalu jauh dan daya angkut lebih banyak," sambung dia.

Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Justin Adrian juga menolak wacana ini. Dia menyampaikan, warga non Jakarta juga berkontribusi terhadap pendapatan DKI Jakarta.

"Fraksi PSI tegas menolak subsidi transportasi yang hanya khusus untuk warga Jakarta, mengingat Jakarta berperan sebagai episentrum ekonomi nasional, dan banyak warga sekitarnya yang berkontribusi signifikan pada aktivitas ekonomi kota ini," ujar Justin.

"Saat ini, hampir 1 juta pengendara luar Jakarta yang masuk ke Jakarta setiap harinya, di mana 77 persen dari mereka adalah pengendara bermotor," sambung dia.

Justin membeberkan, apabila tujuan wacana ini untuk mengurangi beban subsidi, Justin menyarankan Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan penyesuaian tarif transportasi publik secara umum.

"Fraksi PSI meminta Pemerintah Provinsi untuk menganalisa dan melakukan studi kembali terhadap nilai Willingness to Pay (WTP) pengguna transportasi publik (MRT, LRT, Transjakarta dan Jaklingko) untuk menyesuaikan tarif subsidi yang sudah sekian lama belum disesuaikan. Serta mengupayakan efisiensi dan efektivitas pendapatan Non-farebox untuk mengurangi beban APBD," ucap dia.

Sebelumnya, isu mengenai beda tarif Transjakarta untuk warga KTP DKI Jakarta dan luar Jakarta yang dibagikan akun X atau sebelumnya Twitter @TMIHARINI pada Jumat, 22 Oktober 2023.

Pada postingan akun itu, dijelaskan tarif bus Transjakarta untuk warga domisili DKI Jakarta dan non Jakarta akan berbeda akibat penerapan sistem Account-Based Ticketing (ABT).

"Tarif bus Transjakarta akan mengalami perubahan. Transjakarta berencana memberlakukan sistem Account-Based Ticketing (ABT) yang mana tarifnya ditentukan beradasarkan status ekonomi dan KTP domisili penumpang. Tarif untuk warga domisili DKI Jakarta dan non Jakarta akan berbeda," demikian bunyi keterangan akun X @TMIHARINI tersebut.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah membuka rute baru jalur Transjakarta dari Halte Kalideres menuju Bandara Soekarno-Hatta. Hanya saja Pemprov DKI Jakarta belum kunjung meresmikan besaran tarif untuk rute Beru tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo beralasan belum meresmikan jalur baru Transjakarta karena harus terlebih dahulu mendapatkan kesepakatan di pihak DPRD Jakarta. Sementara pembahasan secara internal, pihaknya tengah menyiapkan besaran tarifnya.

"Masih berproses ya, kan sudah dibahas oleh internal Pemprov dan sedang kami siapkan surat (keputusan)," jelas Syafrin kepada wartawan, Minggu (8/10/2023).

"Sebelum ditetapkan tarifnya, harus mendapat persetujuan dewan. Setelah mendapat persetujuan dewan baru ditetapkan," sambungnya.

Syafrin menyebut, sejauh ini harga tarif Transjakarta rute Kalideres - Bandara Soetta berkisar di angka Rp5.000. Besaran angka itu pun juga sempat disetujui oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

Kendati demikian, Syafrin enggan membeberkan kapan akan tarif secara resminya akan diumumkan. Hanya saja hal itu akan disosialisasikan kepada masyarakat setelah pihak DPRD telah mengetok palu.

"Sambil paralel dengan itu (keputusan DPRD) kita sosialisasikan," ungkap dia.

Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan uji coba rute baru TJ sejak Juli 2023 lalu.

Selama masa uji coba itu, Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) telah mengusulkan soal tarif layanan TransJakarta rute Terminal Kalideres ke Bandara Soetta sebesar Rp5.000 per penumpang.