4 Pernyataan PDIP soal Status Gibran Usai Jadi Cawapres Prabowo Subianto

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah angkat suara terkait status Gibran Rakabuming Raka di PDIP setelah resmi menjadi cawapres Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Ketika beliau menjadi elitenya PDIP, maka saya yakin Mas Gibran sudah membaca anggaran dasar partai, anggaran rumah tangga partai dan mekanisme partai lainnya dalam mengambil keputusan," kata Basarah di sekolah partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu, 28 Oktober 2023. 

Basarah mengungkapkan, dalam konteks pemilu dan sejenisnya, kongres PDIP sudah memutuskan memberikan mandat kepada Ketua Umum (Ketum) Megawati Soekarnoputri. Salah satunya, memberi wewenang penuh untuk memutuskan siapa bakal capres dan cawapres yang akan diusulkan atau diusung PDIP.

Ia menilai, jika ada kader yang mencalonkan di luar garis keputusan partai, itu disebut dengan pembangkangan. Jadinya, Gibran yang kini telah menjadi cawapres Prabowo, secara etika dinilai sudah keluar dari PDIP, sehingga tak perlu surat pemberhentian lagi.

"Bukan hanya keluarga besar PDIP, bahkan rakyat banyak pun telah menilai bahwa Mas Gibran dengan sengaja ingin keluar dan atau bahkan telah keluar dari keanggotaan PDIP sendiri," ujarnya.

Kini, lanjut Basarah yang ditunggu dari seorang Gibran Rakabuming Raka adalah etika politik untuk mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai kader dari PDIP.

"Jadi yang sebenarnya kami tunggu adalah etika politik dari seorang Mas Gibran yang sekarang telah memberanikan diri untuk mencalonkan diri menjadi bakal calon wakil presiden Republik Indonesia, maka etika politik itu kami tunggu untuk kita menerima KTA PDIP," ujar Basarah.

"Meminjam istilah Mas Rudi Solo (Ketua DPC PDIP Surakarta FX Hadi Rudyatmo) kalau orang timur itu datang tampak muka, kembali tampak punggungnya," sambungnya.

Berikut sederet pernyataan PDIP mengenai status Gibran usai menjadi cawapres dari Prabowo Subianto dihimpun oleh Liputan6.com:

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah, mengatakan bahwa secara etika politik, Gibran Rakabuming Raka sudah keluar dari PDIP, ketika ia tidak mematuhi keputusan partai yang mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud Md di Pilpres 2024. 

Basarah menjelaskan, dalam konteks pemilu dan pilpres, kongres PDIP sudah memutuskan memberikan mandat kepada Ketum Megawati Soekarnoputri. Salah satunya, Megawati diberi wewenang penuh untuk memutuskan siapa bakal capres da cawapres yang akan diusulkan atau diusung PDIP.

Kini, lanjut Basarah, Megawati sudah menggunakan hak konstitusionalnya itu yang diberikan kongres untuk memutuskan Ganjar Pranowo - Mahfud MD sebagai capres dan cawapres. Dengan hal ini, seluruh kader wajib mematuhinya.

"Termasuk Mas Gibran wajib hukumnya mematuhi, untuk mendukung dan mensukseskan keputusan Ibu Megawati Soekarnoputri itu," ujarnya.

Maka, Basarah menegaskan, bila ada kader yang mencalonkan di pilpres di luar garis keputusan partai, maka hal itu adalah pembangkangan.

Basarah menilai, dengan keputusan Gibran mencalonkan cawapres, maka secara etika politik ia sudah keluar dari PDIP. Sehingga, tak perlu lagi bicara surat resmi pemberhentian Gibran dari PDIP.

"Bukan hanya keluarga besar PDIP, bahkan rakyat banyak pun telah menilai bahwa Mas Gibran dengan sengaja ingin keluar dan atau bahkan telah keluar dari keanggotaan PDIP sendiri," ujarnya

"Jadi tanpa adanya surat resmi pemberhentian Mas Gibran dari DPP, maka sesungguhnya secara etika politik dari dalam hatinya dan dari penilaian publik, Mas Gibran sudah keluar dari PDIP itu sendiri," tambahnya.

Sehingga, Basarah melanjutkan, kini PDIP menunggu etika politik dari Gibran untuk mengundurkan diri dari PDIP atau mengembalikan Kartu Tanda Anggota partai.

"Maka etika politik itu kami tunggu untuk kita menerima KTA PDIP. Kalau meminjam istilah Mas Rudy Solo, kalau orang Timur itu datang tampak muka, kembali tampak punggungnya, nah saya kira sesederhana itu bagi kami tentang Mas Gibran hari ini," ungkapnya.

Basarah menyebut, Gibran sendiri yang memutuskan keluar dari PDIP dengan menjadi cawapres Prabowo. Ia menyebut meski keluar sendiri, Gibran tidak memberikan surat pengunduran diri ataupun mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA).

"Maka dengan sendirinya, di atas hukum, ada etika politik. Maka ketika mas Gibran mengambil keputusan keluar dari garis keputusan politik Pilpres 2024 dengan mencalonkan dirinya sebagai bakal calon wakil presiden, secara etika politik, bahkan bukan hanya (untuk) keluarga besar PDIP, bahkan (berlaku bagi) rakyat banyak pun telah menilai bahwa Mas Gibran dengan sengaja ingin keluar dan atau bahkan telah keluar dari keanggotaan PDIP sendiri," sambungnya. 

Untuk itu, ia menjelaskan, tanpa adanya surat pemberian sanksi pemecatan, Gibran secara etika politik sudah keluar dari garis keputusan partai. Terlebih keluar dari keanggotaan partai. 

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Gibran Rakabuming Raka bukan lagi kader partai Banteng.

Hasto menyebutkan Gibran sudah pindah ke partai kuning. 

“Kalau warnanya juga berubah semula merah kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning maka partai menghormati itu,” kata Hasto di Hotel Borobudur, Jumat (27/10/2023).

Hasto menyatakan bahwa Gibran juga sudah pamit ke Ketua DPP Puan Maharani namun tanpa mengembalikan Kartu Tanda Itu. "Sudah pamit, kalau pamit tau kan artinya," kata dia.

Oleh karena itu, Hasto menyatakan tak perlu ada lagi pertanyaan apakah Gibran masih kader PDIP. Sebab, pihaknya menghormari Gibran yang pamit pindah ke partai kuning.

“Jdi sudah pamit , kamu sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah cetho (jelas),” kata dia.

Politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu mengaku, tidak mempermasalahkan sikap Gibran Rakabuming Raka yang belum mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) partai.

Padahal, Gibran sudah yang merupakan kader PDIP itu resmi diusung dan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai bakal cawapres dari Prabowo Subianto. Bagi Masinton, kader yang tidak mengikuti putusan partai, secara otomatis sudah bukan lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan.

"Ya kalau dia antar (KTA) syukur, enggak ngantar, tidak masalah," ujar Masinton usai menghadiri diskusi yang digelar di Jakarta Selatan dikutip dari Antara, Senin (30/10/2023).

Masinton mengatakan bahwa hal yang penting dalam politik adalah adab dan etika, bukan sekadar kekuasaan dan jabatan.

Masinton mengatakan bahwa sikap PDIP sudah jelas dengan memutuskan mencalonkan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md sebagai bakal pasangan calon presiden dan bakal calon wakil presiden.

"Maka pergerakan politik itu harus bermuara pada membangun keadaban, bukan sekadar jabatan dan kekuasaan apalagi kekuasaan dan jabatan dengan menabrak-nabrak aturan. Itu tidak benar, itu harus dilawan," ucap anggota DPR RI Komisi XI ini.