Wapres Ma'ruf Amin Ajak Malaysia Tingkatkan Investasi di 3 Sektor IKN

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin, melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim di Kuching, Malaysia, Selasa (28/11/2023) . 

Pada pertemuan itu, Ma’ruf mengundang pihak Malaysia untuk meningkatkan investasinya di pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Khususnya di tiga sektor yakni energi terbarukan, transportasi dan konstruksi.

“Investasi Malaysia di Indonesia nomor lima, supaya ada peningkatan. Terutama juga yang di IKN dari Serawak ini, energi terbarukan, transportasi, dan konstruksi,” kata Ma’ruf usai pertemuan.

Ma’ruf juga menyinggung soal perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) khususnya yang bekerja di industri sawit dan rumah tangga.

“Kita harapkan ada perlindungan perbaikan dan mendapatkan respon baik,” kata Ma’ruf.

Sebelumnya, Ma’ruf menyebut Malaysia akan menghapus hukum cambuk untuk pada pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Nantinya, perlindungan PMI menjadi prioritas Anwar di pemerintahannya.

"Tidak ada cambuk, cambuk lagi. Cambuk itu hanya untuk kriminal," kata Ma'ruf usai pertemuan dengan Anwar.

Ma'ruf juga menyatakan, telah mendapatkan laporan dari Dubes Indonesia di Malaysia bahwa masih banyak WNI yang bekerja di sektor rumah tangga dan memerlukan perbaikan dari segi perlindungan.

"Selain itu juga menyangkut soal PMI pekerja migran Indonesia. Saya dapat laporan dari Pak Dubes, yang bekerja di sawit baik-baik saja. Dan masih ada itu yang kerja di rumah tangga. Kita harapkan juga ada perlindungan perbaikan dan itu juga mendapatkan respons baik," ujar Ma'ruf.

Sementara itu, Dubes Indonesia untuk Malaysia, Hermono menyatakan bahwa isu perlindungan PMI dan penyelesaian tapal batas menjadi prioritas utama Anwar.

"Tadi diangkat oleh Pak Wapres memgenai perlindungan sektor rumah tangga. Pak PM berjanji akan menyelesaikan masalah ini. Tadi disinggung mengenai juga percepatan penyelesaian masalah perbatasan. Jadi dua hal Ini menjadi prioritas PM soal pekerja migran dan tapal batas kedua negara," kata dia.

Sementara rencana hukum cambuk bagi PMI akan diputihkan atau proses untuk dihapuskan secara resmi. "Sedang ada proses pemutihan. Dan tidak boleh dicambuk. Dihapuskan," ujar Hermono