Ade Armando Sebut Dinasti Politik Ada di DIY, Ini Tanggapan Sri Sultan HB X

Liputan6.com, Jakarta Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X angkat bicara terkait komentar politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando yang menyebut DIY mempraktikan politik dinasti lantaran gubernur dan wakil gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu, tetapi melalui penetapan.

Sri Sultan HB X menegaskan bahwa keistimewaan DIY, termasuk dalam urusan pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, dilindungi konstitusi.

"Keistimewaan DIY telah diakui oleh undang-undang berdasarkan asal-usul dan sejarah," kata Sri Sultan Hamengkubuwono X di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (4/12/2023), dilansir Antara.

Sri Sultan menyatakan siapa pun boleh berkomentar terkait DIY, termasuk Ade Armando. Namun, ditegaskan Sri Sultan, daerahnya memiliki keistimewaan tersendiri yang harus dihormati siapa pun.

"Komentar boleh saja. Hanya pendapat saya, konstitusi peralihan itu kan ada di pasal 18 (UUD 1945), yang menyangkut masalah pemerintah Indonesia. Itu menghargai asal usul tradisi DIY," ujar Sri Sultan.

Pada Pasal 18B ayat 1 UUD 1945 Bab VI tentang Pemerintahan Daerah berbunyi Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Negara, menurut Sri Sultan, juga telah melindungi keistimewaan DIY melalui UU Nomor 13 tahun 2012 yang menyebutkan bahwa Gubernur DIY harus dijabat oleh Sultan Keraton Yogyakarta, dan Wakil Gubernur DIY adalah adipati Pura Pakualam.

Jabatan yang diemban oleh Sultan saat ini adalah dalam rangka mengemban amanah konstitusi.

Mengenai anggapan politik dinasti yang disebut Ade Armando, Sultan mempersilakan persepsi masyarakat. Namun, Raja Keraton Yogyakarta itu menilai, pandangan tersebut juga seharusnya melihat bagaimana sejarah panjang DIY hingga memperoleh predikat tersebut.

"Dinasti atau tidak, terserah dari sisi masyarakat melihatnya. Yang paling penting bagi DIY, DIY itu daerah istimewa, diakui keistimewaannya dari asal-usulnya, dan negara menghargai sejarah itu," kata Sri Sultan.

"Tapi kalimat dinasti atau tidak, di situ (undang-undang) juga tidak ada. Yang penting kita bagian dari republik dan melaksanakan keputusan undang-undang yang ada, itu saja," Ngarsa Dalem itu menambahkan.

Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Notodiprojo atau biasa disapa Roy Suryo menyikapi komentar Ade Armando yang menyinggung dinasti politik Yogyakarta.

Roy Suryo yang merupakan putra Yogyakarta asli terusik dengan komentar politikus PSI yang juga dosen Universitas Indonesia itu.

"Wah, anggota-anggota dari Partai Songong ini memang benar-benar buta sejarah. Setelah Ketuanya yang kemlinthi itu mengaku tidak tahu orde baru karena "belum lahir", sekarang ada oknumnya yang tidak hanya kudet, tapi tidak tahu bahwa tak akan ada NKRI tanpa Sri Sultan dan Keraton Yogyakarta," ujar Roy Suryo.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu menyatakan masyarakat Yogyakarta sebenarnya guyub dan rukun.

"Namun bisa sangat patriotik sebagaimana saat memperjuangkan NKRI dan Keistimewaan DIY. Apalagi kalau disinggung sejarahnya oleh anak-anak KEMENTHUS (termasuk Ketumnya) begini. Maafkan jika kami bersikap," tegas Roy Suryo.

Sebelumnya, politikus PSI yang juga pegiat media sosial, Ade Armando menyindir aksi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang mengkritik praktik politik pada pilpres 2024.

Diketahui, Wali Kota Solo yang merupakan putra sulung dari Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto.

Sementara, putra bungsu Jokowi yakni, Kaesang Pangarep, menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Selain itu, menantu Jokowi yakni, Bobby Nasution, saat ini menjabat Wali Kota Medan.

Ade Armando mengaku ironis dengan aksi mahasiswa. Sebab, menurut Ade, dinasti politik yang sesungguhnya adalah DIY, yang menjadi lokasi aksi para mahasiswa itu.

"Ini ironis sekali karena mereka justru berada di sebuah wilayah yang jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja," ujar Ade Armando dalam cuitannya, Sabtu (2/12/2023).

"Anak-anak BEM ini harus tahu dong kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah DIY. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu," kata Ade.

Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, memberikan teguran keras kepada Ade Armando akibat komentarnya soal DIY.

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, mengatakan bahwa terkait sanksi untuk Ade Armando, saat ini masih dilakukan pembahasan dalam internal partai, namun sudah ada teguran keras dari Kaesang selaku ketua umum partai.

"(Untuk sanksi) masih dirapatkan, tapi sudah ada teguran keras langsung dari Mas Kaesang," kata Grace di Kota Malang, Jawa Timur dilansir dari Antara, Senin (4/12/2023).

Grace menjelaskan, Ade Armando sudah menyampaikan permintaan maaf usai pernyataannya yang mengungkit dinasti politik di DIY. Ia menegaskan, pernyataan Ade Armando itu bukan mewakili partai.

Menurutnya, dalam waktu dekat, Kaesang Pangarep akan menyampaikan keterangan resmi terkait pernyataan yang dikeluarkan oleh Ade Armando tersebut. Ia menilai, pernyataan Ade Armando itu dikeluarkan untuk menanggapi dinamika yang terjadi di masyarakat.

"Mas Ketum akan membuat pernyataan, akan bicara. Tapi bahwa Ade Armando sudah membuat video permintaan maaf dan pernyataan tersebut merupakan atas nama pribadi," ucap dia.