Menteri AHY Kunjungi IKN Nusantara, Kebut soal Pengadaan Tanah

Liputan6.com, Jakarta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hari ini menyempatkan untuk mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Dia pun menyempatkan berdialog dan menyapa para pekerja di IKN. Dalam kesempatan itu pun, Ketua Umum Demokrat mengaku terpukau.

"IKN ini adalah mahakarya bangsa Indonesia. Untuk itu kita semua harus membantu dan mendorong agar target pembangunan IKN sesuai perencanaan," kata AHY dalam keterangannya, Rabu (28/2/2024).

Adapun AHY datang bersama Wamen ATR/BPN Raja Juli Antoni ke IKN. Sebelum di sana, dia menyempatkan mendatangi Kodam VI Mulawarman untuk menyerahkan sertifikat lahan untuk Markas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) II.

AHY sendiri akan fokus dalam 100 hari kerjanya untuk menyelesaikan sisa paket pengadaan tanah. Terdapat 9 rencana detail tata ruang (RDTR) IKN yang juga sudah dituntaskan, kemudian ada juga 21 paket pengadaan tanah IKN di mana 10 paket sudah tuntas, sedangkan yang 11 paket tersisa progresnya mencapai 80 persen dan tinggal 20 persen lagi yang perlu dikawal.

"Dalam 100 hari kerja kedepan akan menyelesaikan sisa paket pengadaan tanah sejumlah 11 paket. Di IKN sendiri terdapat 21 Paket Pengadaan Tanah, 10 paket pelaksanaan pengadaan tanah telah selesai dan diserahkan," jelas dia.

AHY sendiri berharap proyek ini bisa selesai tepat waktu. "Semangat kita semua, ini adalah pekerjaan besar, kebanggaan bangsa Indonesia," kata dia.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sekitar 6.000 aparatur sipil negara (ASN) atau PNS yang akan pindah ke IKN pada tahap awal.

Proses pemindahan PNS ke IKN tahap pertama ini akan terjadi pada Juli 2024, sebelum upacara peringatan HUT RI ke-79 digelar pada 17 Agustus 2024.

Anas menyampaikan, total 6.000 ASN yang bakal hijrah ke IKN itu meliputi PNS lintas kementerian/lembaga, TNI/Polri, hingga pejabat pemerintahan yang berstatus eselon I.

"Dari total kurang lebih 9 ribu, yang siap kurang lebih 6 ribuan. Nah ini sedang kita siapkan, itu berbagi dengan TNI/Polri, dan kita sudah siapkan kita address eselon 1 siapa di kementerian, eselon 2 siapa sudah jelas. Nanti disesuaikan," jelasnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Anas melanjutkan, proses pemindahan PNS pusat ke IKN gelombang berikutnya akan dilakukan pada September 2024. Lantaran jumlah tempat tinggal atau Rusun ASN yang tersedia sudah terisi untuk para abdi negara yang pindah per Juli nanti.

"Kemudian atas arahan dari Mensesneg yang terbaru, koordinasi dengan Kemenpan RB Insya Allah nanti sebelum Oktober. Kira-kira September, karena di Agustus nanti masih akan digunakan untuk upacara. Sehingga sebagian apartemen tersedia untuk keperluan Agustus," terangnya.

Untuk proses pemindahan lebih lanjut, Kementerian PANRB akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar para PNS yang pindah punya tempat tinggal di ibu kota baru.

"Kami diminta oleh Presiden untuk menyiapkan secara komprehensif terkait dengan rencana pemindahan ASN ke IKN. Tetapi ini tergantung dengan jumlah tempat yang disiapkan oleh Kementerian PU," kata Anas.