PDIP Bantah Loyo Gulirkan Hak Angket: Kami Undang Semua Pihak Berani

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, membantah partainya loyo untuk mengungkapkan dugaan kecurangan Pemilu 2024 karena tak kunjung mengajukan hak angket DPR RI. Dia bilang, kesadaran membuktikan kecurangan Pemilu semakin kuat.

"Gaungkan itu sudah muncul karena kesadaran untuk mengungkapkan kecurangan dari hulu ke hilir ini semakin kuat," kata Hasto di kawasan Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024).

Hasto menyampaikan, kesadaran untuk mengungkapkan dugaan kecurangan Pemilu 2024 harus terus dibangun. Semua pihak, kata dia, harus terlibat melakukan pergerakan menyelamatkan demokrasi.

"Dan itu akan menyertai nanti terhadap penggunaan seluruh proses poliitik, proses hukum terhadap gerakan dari civil society, dari perguruan tinggi, dari mereka-mereka yang sangat konsen untuk menyelamatkan demokrasi kita," jelas dia.

Sebab, kata dia, kecurangan Pemilu dari hulu ke hilir tidak boleh dibiarkan. Meski begitu, Hasto tak lugas saat ditanyai momentum apa yang ditunggu PDIP untuk segera mengajukan hak angket.

"Kami telah menyatakan Pemilu 2024 ini merupakan perpaduan antara apa yang terjadi pada pemilu 1971 dan pemilu 2009, perpaduan sempurna," ucap dia.

"Sehingga kami mengundang seluruh pihak untuk bersama-sama berani mengungkapkan kebenaran terkait dengan Pemilu ini," tandasnya.

Sementara itu, Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Luluk Nur Hamidah sebelumnya mengungkapkan ada pihak-pihak di Parlemen yang berusaha menggagalkan hak angket kecurangan pemilu 2024.

"Ada pihak-pihak yang juga dimobilisasi sedemikian rupa," kata Luluk di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Luluk bahkan mendapatkan informasi bahwa tokoh agama di luar parlemen juga ikut dimobilisasi untuk menolak hak angket.

"Saya terima berita ada tokoh agama yang dimobilisasi yang intinya mereka minta agar hak angket itu digagalkan," kata dia.

Sementara itu, Luluk menyatakan pihaknya menargetkan hak angket dapat mulai digulirkan pada masa sidang ini. Menurutnya, angket kecurangan pemilu 2024 bisa dibahas meskipun DPR nanti memasuki masa reses.

"Saya harap bisa ya. Kalau misal pengajuan ini sudah bisa diterima kan kita bisa membahas kapan saja, ketika masa reses pun tidak masalah," kata Luluk.

Luluk menyatakan pihaknya menunggu fraksi lain hingga tanggal 20 Maret atau saat pengumuman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hasil pemilu 2024.

Menurut Luluk, saat ini beberapa fraksi di DPR belum dapat fokus angket lantaran masih penghitungan pemilihan legislatif (pileg).

"Mudah-mudahan ya paling tidak ya, mungkin karena semua berpikir tanggal 20 Maret, apalagi kan anggota koalisi 03, PPP misalnya, memang menunggu momentum tanggal 20 karena terkait nasib lolos parlemen threshold apa tidak, itu sangat kita paham. Kalau memang bareng, ya kita bersama," kata Luluk.

"Kalau harus menunggu tanggal 20, masa kita tak punya kesabaran untuk menunggu beberapa hari saja sampai tanggal 20 Maret," sambungnya.

Meski demikian, Luluk memastikan PKB tidak akan memulai hak anget sendirian, melainkan menunggu partai pemenang yakni PDIP.

"Kita harus menunggu juga perwakilan dari fraksi lain karena kita tetap butuh dukungan (partai) mayoritas," pungkasnya.