Wapres Ma’ruf Amin Minta BKKBN Kawal Peningkatan Kualitas SDM

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres), Ma'ruf Amin mengingatkan kembali, tanggung jawab bersama dalam mengawal kebijakan pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.

Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Kerja Nasional Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Penurunan Stunting di Auditorium Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jakarta Timur, Kamis (24/4/2024).

“Dengan jumlah penduduk usia produktif diproyeksikan mendekati 70% dari total populasi, bisa dikatakan bahwa modal besar menuju Indonesia Emas 2045 sebetulnya sudah kita kantongi,” kata Wapres Ma’ruf seperti dikutip dari siaran pers, Jumat (25/4/2024).

Dalam arahannya, Ma’ruf mengatakan, masih ada pekerjaan rumah untuk mengolah modal besar dimiliki tersebut. Yaitu bagaimana memastikan potensi bonus demografi terkelola dengan baik. 

“Tentu kita inginkan sumber daya manusia yang ada nantinya betul-betul menjadi aset dan kekuatan bangsa. Apalagi, dihadapkan dengan dinamika dan beragam tantangan dunia yang harus kita antisipasi, strategi dan kebijakan pembangunan manusia yang tepat dan komprehensif menjadi semakin krusial,“ jelas Wapres.

Ma’ruf mencatat, pada dua dekade mendatang, penduduk dunia diperkirakan akan mencapai lebih dari 9 miliar jiwa. Kondisi ini tidak hanya dibarengi dengan peningkatan jumlah penduduk usia lanjut, tetapi juga urbanisasi dan arus migrasi.

Di sisi lain, sumber daya alam semakin terbatas, berbanding terbalik dengan kebutuhan penduduk yang semakin meningkat. Termasuk tantangan lainnya mencakup pemanasan global, tren perkembangan teknologi, dan perubahan geopolitik.

“Saya menaruh harapan yang tinggi terhadap Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting, untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang bisa menjawab berbagai tantangan dimaksud,” harap Wapres Ma’ruf. 

Tujuannya, demi menghadirkan generasi penerus bangsa yang sehat, unggul, berdaya saing, serta terdepan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, program ini haruslah responsif dan adaptif terhadap kebutuhan sumber daya manusia. 

“Harapan program ini mampu memberikan kontribusi nyata dalam membangun keluarga dan masyarakat Indonesia yang sehat, terdidik, berakhlak, makmur, dan sejahtera,” Wapres Ma’ruf menandasi.

Menanggapi arahan Wapres Ma’ruf, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo dalam laporannya menyampaikan, tema Rakernas tahun ini adalah “Optimalisasi Bonus Demografi dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia menuju Indonesia Emas 2045”. Tema tersebut, menurut Hasto sudah sesuai dengan petunjuk dan arahan Presiden dan Wakil Presiden untuk menyiapkan kualitas SDM dengan sebaik-baiknya.

"Kita tahu bahwa Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 menjadi akhir dari SDGs dan menjadi batu loncatan menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu, kita harus bebas dari kemiskinan ekstrem, kelaparan, di mana stunting juga menjadi bagian di dałamnya," ujar Hasto. 

Hasto juga mengatakan bahwa tugas BKKBN sangat simpel. Pertama, menjaga Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS). Kedua, bagaimana menciptakan keluarga berkualitas.

Untuk menjaga pertumbuhan penduduk seimbang, BKKBN menggunakan indikator Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total rata-rata. 

“Disebutkan, TFR  Indonesia di 1971 sebesar 5. Bahkan ada yang melahirkan 6 hingga 10 anak. Dulu, anaknya banyak. Tetapi dengan program pemerintah yang luar biasa dengan jargon "Dua Anak Cukup",  angka rata-rata perempuan melahirkan ditargetkan  2,1 tercapai di 2024. Ternyata di 2022 TFR sudah menyentuh angka 2,18," jelas Hasto. 

Hasto menilai, hal itu menjadi capaian yang harus diapresiasi kepada seluruh petugas  sebagai ujung tombak di lapangan. Khususnya

di beberapa daerah ada yang angka TFR-nya sudah 2,1, seperti di Jawa, Bali, DI Yogyakarta , DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur. 

Namun untuk daerah lain, lanjut Hasto, harus diakui masih terjadi disparitas di wilayah lain.  Berdasarkan data, secara keseluruhan frekuensi kehamilan masih cukup tinggi, seperti NTT dan Papua. 

“Kesenjangan ini harus bisa dikurangi," minta Hasto.