3 Pernyataan Presiden Jokowi saat Hadiri Musrenbangnas Tahun 2024

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di JCC Senayan, Senin (6/5/2024). Dalam sambutannya, Jokowi menyinggung pemerintah daerah (pemda) terkait permasalahan pembangunan.

Jokowi menyoroti kebiasaan pemda yang hanya mengandalkan pemerintah pusat dalam urusan masalahnya. Menurutnya, kerjasama antara pemda dengan pemerintah pusat diperlukan dalam pengentasan masalah.

Ia memberi contoh soal pemerintah pusat yang menyiapkan Instruksi Presiden (Inpers) Sambungan Air Minum untuk Rumah Tangga. Jokowi menilai seharusnya pemda terlibat dalam pelaksanaan Inpers tersebut, bukannya lepas tangan.

"Saya sampaikan ke Menteri Bappenas, disampaikan lagi Inpres sambungan rumah tangga yang berkaitan air minum. Tapi jangan semuanya itu pemerintah pusat, kalau dengar inpres-inpres ini Alhamdulillah, Alhamdulillah, Bapak/Ibu kerjain yang mana?" kata Jokowi.

"Ini yang harus dipikirkan bersama agar yang telah dibangun betul-betul bisa produktif. Karena rakyat butuhkan," sambungnya.

Jokowi lalu menyesalkan tidak adanya sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemda soal pengerjaan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) dan rencana kerja pemerintah (RKP).

"Kita ada rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan masuk ke tahunan kita masing-masing telah memiliki rencana kerja pemerintah atau RKP. Tetapi, yang belum adalah sinkron atau tidak dengan rencana besar yang kita miliki. Ini yang belum. Maka sinkronisasi itu menjadi kunci," kata Jokowi.

Berikut adalah beberapa pernyataan Jokowi dalam Musrenbangnas 2024 yang telah dihimpun Tim News Liputan6.com:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyinggung pemda kerap membiarkan pemerintah pusat menyelesaikan masalah di wilayah. Menurut Jokowi, pemda seharusnya ikut bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam mengatasi masalah.

Dia mencontohkan soal pemerintah yang sedang menyiapkan Inpres Sambungan Air Minum untuk Rumah Tangga. Jokowi menilai pemda tidak seharusnya lepas tangan, namun ikut membantu meski pemerintah pusat.

"Saya sampaikan ke Menteri Bappenas, disampaikan lagi Inpres sambungan rumah tangga yang berkaitan air minum. Tapi jangan semuanya itu pemerintah pusat, kalau dengar inpres-inpres ini Alhamdulillah, Alhamdulillah, Bapak/Ibu kerjain yang mana?" kata Jokowi.

"Ini yang harus dipikirkan bersama agar yang telah dibangun betul-betul bisa produktif. Karena rakyat butuhkan," sambungnya.

Dia menyampaikan bahwa pemerintah pusat maupun daerah telah memiliki rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) dan rencana kerja pemerintah (RKP). Kendati begitu, Jokowi menyesalkan tidak ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah soal pengerjaan RPJMN dan RKP.

"Kita ada rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan masuk ke tahunan kita masing-masing telah memiliki rencana kerja pemerintah atau RKP. Tetapi, yang belum adalah sinkron atau tidak dengan rencana besar yang kita miliki. Ini yang belum. Maka sinkronisasi itu menjadi kunci," kata Jokowi.

Selain itu, Presiden Jokowi juga mencontohkan pemerintah pusat telah membangun bendungan dan irigasi primer. Namun, pemda tidak melanjutkan pembangunan irigasi sekunder dan tersier sehingga air di bendungan tak mengalir ke sawah warga.

Tak hanya itu, dia menuturkan Kementerian Perhubungan juga membangun Pelabuhan. Namun, pemda tak membangun jalan yang bagus menuju ke Pelabuhan.

"Mestinya (jalan) ini daerah, jalan ke Pelabuhannya meski pendek cuma sekilo lima kilo tidak dijalankan. Ini yang namanya tidak sinkron dan tidak seirama. Semuanya harus inline dengan RPJMN, semua inline sampai ke daerah harus segaris," ujar Jokowi.

Jokowi pun mengingatkan agar pusat dan daerah mengerjakan RPJMN seirama. Dia meminta kementerian untuk berkoordinasi kepada pemda soal rencana pembangunan yang ingin dikerjakan.

"Ketok pintu kulo nuwun, misalnya siap enggak kita bangun waduk, tapi irigasi sekunder tersier daerah. Kalau enggak sanggup geser ke provinsi yang lain," tutur dia.

"Kalau ditanya gubernur juga biasanya bilang sanggup pak, waktu selesai bilang, 'waduh berat pak APBD kita habis untuk ini untuk ini'. Padahal sudah sanggup dia di depan. Inilah peran sinkronisasi," sambung Jokowi.

Presiden Jokowi minta pemda tidak menghabiskan anggaran hanya untuk rapat dan studi banding. Jokowi menekankan program-program kerja harus berorientasi pada hasil yang memberi keuntungan ekonomi bagi masyarakat.

"Jangan sampai anggaran dipakai untuk rapat-rapat kebanyakan dan studi banding yang kebanyakan. Sudahlah, itu masa lalu. Ini masa depan, jangan sampai itu terjadi lagi," kata Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo itu mengingatkan agar anggaran daerah yang diberikan pemerintah tidak diecer ke dinas-dinas. Jokowi menekankan pembagian anggaran ke dinas-dinas harus diberikan skala priorotas.

"Program harus orientasi hasil, harus ada return ekonominya, harus fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas. Semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan (anggaran) 10 persen, semua diberi 10 persen. Ndak jelas prioritasnya yang mana," tutur Jokowi.

Selain itu, Jokowi menekankan program yang dibuat harus tepat sasaran serta strategis, sehingga APBN dan APBD terlihat manfaatnya untuk masyarakat. Misalnya, anggaran penanganan stunting, justru digunakan untuk pembuatan pagar di puskesmas.

"Jangan bilang enggak ada, ada (kasus itu). Padahal enggak ada hubungannya stunting sama pager," ujar Jokowi.

"Musrenbangnas ini jadi sekrup penyambung agenda (pemerintah) pusat, provinsi, kabupaten dan kota, agar semua inline, semuanya seirama dan tepat sasaran," Jokowi menambahkan.