JK Ingin Pendidikan Tinggi Islam Dipusatkan di Negara Asia Tenggara

Jusuf Kalla atau JK juga bertukar pengalaman dengan Rektor Universitas Fatoni, Prof. Dr Ismail Lutfie Japaklah.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 19 Mei 2024, 11:00 WIB
Diterbitkan 19 Mei 2024, 10:51 WIB
Jusuf Kalla (JK) berkunjung ke Thailand pada 18-19 Mei 2024
Wapres ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) berkunjung ke Thailand pada 18-19 Mei 2024. Dia bertemu dengan jajaran civitas akademika Fatoni University di Pattani Thailand. (Foto: Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mendorong agar pendidikan tinggi Islam dapat dipusatkan di negara-negara Asia Tenggara.

Menurut dia, hal ini dapat menjadi alternatif para pelajar Islam dari seluruh dunia yang ingin belajar Islam wasatiyah serta meningkatkan kualitas hidup umat secara ekonomi.

Hal ini disampaikan JK saat di depan jajaran civitas akademika Fatoni University saat melakukan kunjungan ke Pattani, Thailand pada 18 dan 19 Mei 2024. Dia juga bertukar pengalaman dengan Rektor Universitas Fatoni, Prof. Dr Ismail Lutfie Japaklah.

"Di situlah peran universitas mengembangkan Iptek selain mesjid sebagai pusat pusat pengembangan peradaban," kata JK dikutip dari siaran pers, Minggu (19/5/2024).

Sementara itu, Rektor Fatoni University, Ismail Lutfie Japaklah menjelaskan universitasnya tidak hanya mengembangkan perguruan tinggi. Dia menuturkan Fatoni University merintis usaha properti, pembangunan mal, dan rumah sakit melalui badan waqaf yang dibentuk.

"Sebagian sudah berjalan dan tahap konstruksi. Jika semua perencanaan mereka rampung, maka akan menjadi salah satu penggerak roda ekonomi dan pendidikan terbesar di Pattani Thailand," jelas Ismail.

Jusuf Kalla Diajak Terlibat dalam Upaya Penghentian Tindak Kekerasan di Palestina

Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla saat bertemu dengan delegasi Hamas Palestina yang dipimpin Pejabat Biro Politik dan Wakil Kepala Urusan Internasional Hamas Dr. Bassem Naim di Kuala Lumpur, Malaysia.
Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla saat bertemu dengan delegasi Hamas Palestina yang dipimpin Pejabat Biro Politik dan Wakil Kepala Urusan Internasional Hamas Dr. Bassem Naim di Kuala Lumpur, Malaysia. (Dok. Istimewa)

Sementara itu, sejumlah upaya untuk mengakhiri konflik kekerasan antara Palestina dan Israel terus dilakukan. Pihak-pihak yang bertikai pun meminta Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla untuk bisa memediasi kedua belah pihak agar mengakhiri kekerasan yang terjadi beberapa bulan belakangan ini.

Hal ini diungkapkan Hamid Awaludin yang menjadi anggota delegasi JK melalui keterangan persnya di Kuala Lumpur, pada Senin 6 Mei 2024.

Sebagai upaya pembicaraan damai Palestina-Israel, JK bertemu dengan delegasi Hamas Palestina yang dipimpin Pejabat Biro Politik dan Wakil Kepala Urusan Internasional Hamas Dr. Bassem Naim. Salah satu fokus pembicaraan terkait pada upaya penghentian kekerasan yang mengorbankan masyarakat sipil secara massif.

Dalam pertemuan tersebut, kata Hamid Awaludin, Naim membeberkan adanya pembantaian warga Palestina di Gaza dengan motif genosida.

"Dunia pun sudah mengutuk tindakan kejam Israel tersebut, kecuali Amerika Serikat. Namun seperti yang kita tahu Presiden AS Joe Biden dan PM Israel Benjamin Netanyahu kewalahan sendiri menghadapi rakyatnya yang memprotes tindakan pemerintah Israel," kata dia.

Pertemuan yang relatif tertutup ini berlangsung di sebuah wilayah di luar kota Kuala Lumpur pada Minggu (5/5) malam. Diskusi dengan pihak Hamas tersebut berlangsung selama kurang lebih 3 jam.

"Pertemuan ini bermula ketika salah satu Pimpinan Hamas mengontak Profesor Hamid Awaludin (mantan Menkumham RI) untuk bisa diatur bisa bertemu dan berdiskusi dengan Pak JK, pada Minggu 5 Mei 2024 di tempat yang telah ditentukan."

Sebenarnya upaya untuk mengakhiri konflik secara permanen antara Israel dan Palestina sudah dilakukan sebelumnya oleh JK bersama tim, sekitar Juli dan pertengahan Oktober 2023 lalu, Namun pembicaraan sempat terhenti akibat serangan yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober 2023.

 

infografis hari pendidikan nasional
kurikulum tiap era pemerintahan (liputan6.com/Triyasni)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya