Daftar Nama Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah yang Diketuai Muhadjir Effendy

Liputan6.com, Jakarta - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menunjuk Muhadjir Effendy sebagai ketua tim pengelola tambang setelah organisasi Islam tersebut memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah.

"Kami menyusun tim pengelolaan tambang yang diketuai oleh Prof Muhadjir Efendy," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir saat konferensi pers di Convention Hall Masjid Walidah Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (Unisa) di Sleman, DIY, Minggu.

Dalam struktur kepengurusan PP Muhammadiyah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjabat sebagai ketua bidang ekonomi, bisnis, dan industri halal. 

Dalam kesempatan itu, Haedar menegaskan bahwa penunjukan Muhadjir bukan dalam posisi sebagai Menko PMK.

Dalam susunan tim pengelola tambang tersebut, PP Muhammadiyah menunjuk Muhammad Sayuti sebagai sekretaris beserta anggota yang terdiri atas Anwar Abbas, Hilman Latief, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji, Arif Budimanta, M Nurul Yamin, dan M Azrul Tanjung.

Kepada awak media, Muhadjir Effendi mengaku baru mengetahui penunjukan dirinya sebagai ketua tim pengelola tambang Muhammadiyah.

"Saya malah baru tahu," ujar dia.

Menko PMK itu mengatakan belum berencana berkomunikasi dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia terkait dengan keputusan PP Muhammadiyah menerima hal tersebut. "Belum, baru diumumkan tadi masa sudah mau (komunikasi dengan Menteri Investasi). Nanti saya kabari kalau sudah jalan," kata dia.

Sebelumnya, PP Muhammadiyah memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) yang ditawarkan oleh pemerintah setelah mencermati masukan, kajian, serta beberapa kali pembahasan pada rapat pleno PP Muhammadiyah pada 13 Juli 2024.

Keputusan tersebut disebutkan berdasar pada kajian dan masukan yang komprehensif dari para ahli pertambangan, ahli hukum, majelis/lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah, pengelola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait lainnya.

Sekjen PAN Eddy Soeparno berharap, Muhammadiyah tetap mengedepankan sikap kehati-hatian dan profesionalitas dalam pengelolaan izin tambang.

"Sejak awal di Komisi VII DPR RI saya selalu sampaikan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam mengelola izin tambang dari pemerintah. Hal itu juga yang kemudian menjadi prinsip Muhammadiyah seperti disampaikan Prof Haedar beberapa waktu lalu,” kata Eddy dalam keterangannya, Minggu (28/7/2024).

Eddy berharap, Muhammadiyah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan usaha tambang batu bara kelak dilakukan secara bertanggung jawab. “Dan patuh pada kaidah-kaidah pelestarian lingkungan," lanjutnya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini mengingatkan, pentingnya prinsip kehati-hatian tetap dijalankan oleh Muhammadiyah dalam implementasi izin tambang ini ke depannya.

"Semoga aspek good mining practices aspek lingkungan dan aspek kebermanfaatan untuk ekonomi umat menjadi perhatian Muhammadiyah dalam menjalankan dan mengelola izin tambang dari pemerintah ini,” kata dia.

Eddy selaku pimpinan Komisi VII DPR RI mengaku siap mendampingi untuk memastikan Muhammadiyah memilih mitra yang tepat dalam menjalin kerja sama mengelola tambang tersebut.

“Jangan sampai Muhammadiyah nantinya dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bekerja profesional dan justru mencederai reputasi Muhammadiyah ke depannya,” kata Eddy

Selain itu, Eddy berharap Muhammadiyah bisa menjadi role model dalam pengelolaan  tambang yang akuntabel, berorientasi keberlanjutan lingkungan, profesional dan memberi manfaat untuk meningkatkan ekonomi umat. 

"Semoga dengan upaya profesionalitas dengan membentuk tim khusus yang dipimpin Prof. Muhadjir, penerimaan Muhammadiyah ini bisa digunakan dan menjadi role model pengelolaan tambang yang memberi manfaat untuk kesejahteraan umat," pungkasnya.