Isu Jokowi Jadi Dewan Pembina Golkar, Agus Gumiwang: Nanti Ditentukan di Munas

Liputan6.com, Jakarta - Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita merespons isu yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan didapuk menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. 

Isu ini kembali mengemuka seiring dengan mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi Ketum Partai Golkar. Keputusan mendadak Airlangga ini pun membuat pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar yang semula diagendakan pada Desember 2024 dipercepat menjadi 20 Agustus 2024. 

Terkait isu tersebut, Agus menyatakan bahwa segala format organisasi akan ditentukan dalam Munas Partai Golkar, termasuk penentuan ketum definitif pengganti Airlangga. 

"Nanti keputusan terhadap siapa yang akan menjadi ketua umum terpilih, semua keputusan berkaitan dengan format organisasi ditentukan di Munas," kata Agus saat konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Lebih lanjut, dia menjelaskan alasan Golkar menggelar Munas lebih awal dari jadwal yang direncanakan. Keputusan itu diambil lantaran partai berlogo pohon beringin itu membutuhkan segera ketua definitif untuk agenda-agenda kenegaraan yang akan datang setelah Airlangga mengundurkan diri.

"Dilakukan Munas segera, itu karena dalam menghadapi agenda-agenda kenegaraan yang dalam waktu dekat ini kita butuhkan ketua umum definitif," ucap Agus Gumiwang.

Sementara itu, Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengatakan, pihaknya menyiapkan 'karpet kuning' kepada Jokowi untuk bergabung di partainya. Dia menyatakan, Golkar sangat terbuka kepada siapa pun yang ingin bergabung ke partai berlambang pohon beringin itu.

"Jadi Golkar itu adalah partai terbuka. Sehingga siapapun orang-orang yang berprestasi, PDLT (yakni) prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela ya dipersilakan kalau dia kader Golkar," kata Ridwan kepada merdeka.com, Selasa (13/8/2024).

"Nah, masalahnya emang Pak Jokowi mau apa enggak? Kan gitu, bersedia apa enggak? Karena partainya ini partai terbuka. Cuman karena Pak Jokowi termasuk orang yang memenuhi persyaratan PDLT," sambungnya.

Bahkan Golkar bersedia menyediakan 'karpet kuning' sesuai dengan warna partainya jika memang presiden dua periode itu mau bergabung.

"Jadi ya kita di Golkar sih monggo saja itu, buka karpet kuning istilahnya untuk Pak Jokowi masuk di Golkar, jadi pengurus di Partai Golkar," ujarnya.

Ridwan menegaskan, partainya sangat menyambut baik jika mantan Wali Kota Solo itu bergabung ke Partai Golkar.

"Sangat menyambut baik, Pak Jokowi kan orang yang berprestasi. Jadi walikota, sekali gubernur, dua kali Presiden. Prestasinya kan bagus kan, dedikasi kepada bangsa dan negara tidak perlu diragukan. Loyalitasnya juga dan tidak tercela, yang PDLT," tegasnya.

"Pak Jokowi ya, saya yakin bahwa kita membuka tangan untuk menerima Pak Jokowi," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara perihal pengunduran diri Airlangga Hartarto dari jabatan ketua umum Partai Golkar. Jokowi membantah bila dianggap ikut cawe-cawe dalam urusan partai beringin.

Jokowi menyatakan, pengunduran diri Airlangga sebagai ketua umum menjadi urusan internal Partai Golkar.

Momen itu disampaikan Jokowi usai meninjau lapangan PSSI di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur.

Jokowi terlihat memakai kaus putih sambil memegang sebuah bola. Tampak Jokowi didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga politikus Partai Golkar, Dito Ariotedjo.

"Urusan Pak Airlangga itu urusan internal partai. Jadi partai itu ada proses, ada mekanisme," kata Jokowi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).

Kepala Negara meminta hal tersebut ditanyakan langsung, baik kepada Partai Golkar maupun Airlangga Hartarto. Jokowi mengaku tidak mencampuri prahara di internal Partai Golkar.

"Silakan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Airlangga di sini juga ada Golkar, Pak Dito (Menpora). Jangan sampai saya mencampuri internal partai," kata Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi membantah anggapan jika ia meminta Airlangga keluar dari Partai Golkar. Menurutnya, hal itu tidak benar. "Tidak ada," kata Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo ini pun memastikan bahwa posisi Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Perekonomian masih aman. "Oh kalau di bawah Kabinet Indonesia maju saya kira enggak ada masalah," kata Jokowi.

Reporter: Nur Habibie/Alma Fikhasari/Muhammad Genantan Saputra

Merdeka.com