HIPKA Dorong Kadin Jabar Dukung Target 8 Persen Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) yang didirikan pada tahun 2010 merupakan wadah berkumpulnya pelaku usaha alumni HMI yang berhimpun di Kadin Indonesia.

Dalam acara syukuran milad ke-14 yang jatuh pada bulan Oktober 2024, secara khusus HIPKA Jawa Barat mendorong KADIN Provinsi Jawa Barat periode kepengurusan 2024-2029 untuk berkolaborasi dan membantu mendukung target 8 persen pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan oleh pemerintahan terpilih.

"Salah satu sektor yang dapat mendukung target 8 persen pertumbuhan ekonomi nasional adalah sektor pangan. Hal yang perlu diketahui bahwa anggota HIPKA Jawa Barat yang berhimpun di KADIN mempunyai berbagi macam sektor bisnis dan klaster usaha," kata Ketua BPW HIPKA Jawa Barat Kurnia Alfarizy di Trans Hotel Bandung, Selasa, 15 Oktober 2024.

Salah satunya, ditambahkan Kurnia, adalah di sektor bisnis UMKM pangan lokal. Badan Pengurus Wilayah (BPW) HIPKA Jawa Barat meyakini bahwa penguatan UMKM pangan lokal memiliki peran penting dalam menumbuhkan industri pangan lokal yang mempunyai dampak pada pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan.

"Selain itu, ke depan juga diperlukan penataan kelembagaan yang membahas peluang kolaborasi, integrasi lembaga pangan tingkat makro formal (BAPANAS) dengan lembaga pangan tingkat pedesaan yang merupakan ujung tombak ketahanan pangan skala rumah tangga dan regional," Kurnia menjelaskan.

Selanjutnya, Kurnia menambahkan, penataan kelembagaan aksesibilitas ketahanan pangan melalui pemberian subsidi harga bagi konsumen tidak mampu, terutama relevansinya dengan peningkatan gizi masyarakat.

Penghematan yang dilakukan masyarakat miskin dengan membeli beras harga subsidi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan gizi makro keluarga, membeli tambahan protein dan mineral atau bahkan investasi Pendidikan dan SDM lainnya.

"Dalam hal ini, bantuan subsidi pangan harus diletakkan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat, mampu menstimulasi ekonomi rumah tangga dan sedapat mungkin mampu mendorong pembangunan wilayah," ujar dia.

Hal lain yang perlu ditekankan, seperti dituturkan Kurnia, adalah bahwa bantuan pangan tidak boleh menciptakan sikap dan sifat ketergantungan dari masyarakat penerima.

"Program peningkatan aksesibilitas pangan yang baik perlu saling terkait dengan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lain, serta tidak mengganggu pengembangan produksi dan perdagangan pangan lokal. Di sinilah esensinya, program bantuan pangan seperti ini dapat secara sistematis berkontribusi pada peningkatan ketahanan pangan dan bahkan tidak mustahil membantu pengentasan kemiskinan," tutup dia.