Usai Dilantik Prabowo Jadi Kepala Otorita, Basuki Akan Koordinasi ke Jokowi soal Proyek IKN

Liputan6.com, Jakarta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mengatakan akan berkoordinasi dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terkait proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. IKN sendiri merupakan megaproyek yang dimulai oleh Jokowi.

"Oh iya (akan komunikasi ke Jokowi). (Soal) programing-nya (IKN) kan," kata Basuki Hadimuljono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Basuki mengaku masih intens berkomunikasi dengan Jokowi usai lengser dari kursi presiden pada 20 Oktober 2024. Basuki mengeklaim Jokowi tetap seorang pemimpin.

"Oh iya, beliau tetap pemimpin kita," ujar Basuki.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) di Istana Negara Jakarta, Selasa (5/10/2024).

Basuki merupakan matan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Plt Kepala Ototrita IKN saat pemerintahan Presiden Jokowi.

Prosesi pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pelantikan Basuki berdasarkan keputusan presiden (Keppres) Nomor 151 P tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Otorita IKN.

"Mengangkat Mohammad Basuki Hadimuljono sebagai kepala Otorita IKN. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 November 2024, Presiden RI Prabowo Subianto," demikian bunyi keppres yang dibacakan.

Basuki lalu mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Prabowo. Dia berjanji akan menjalankam tugas jabatan sebaik-baiknya dan menjunjung tinggi etika jabatan.

"Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Basuki di depan Presiden Prabowo.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," sambungnya.

Basuki menyebut Jokowi akan berkunjung ke IKN dalam waktu dekat. Bahkan, kata dia, mantan wali kota Solo itu akan rutin berkunjung ke IKN Nusantara.

"Alhamdullilah dua hari lalu, (Jokowi) bilang mau ke sana (IKN). Iya (dalam waktu dekat), nanti lihat jadwal beliau. Kan dia ingin lebih sering ke sana," ujar Basuki Hadimuljono.

Basuki sendiri akan berkunjung ke IKN pada Kamis, 7 November 2024 untuk mempersiapkan kunjungan kerja Komisi II DPR RI. Sementara terkait kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke IKN, Basuki belum mengetahuinya.

Pasalnya, Prabowo akan melakukan rangkaian kunjungan ke luar negeri ke China, Amerika Serikat, Peru, Brasil, hingga London. Rencananya, Presiden Prabowo akan melakukan lawatan mulai 8 November 2024.

"Belum, beliau juga kan mau ke luar negeri. Belum tahu saya," ujar Basuki.

Baca juga IKN Dikhawatirkan Ancam Kelestarian Teluk Balikpapan dan Masyarakat Adat

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menepis kabar bahwa pembangunan IKN di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto lebih lambat dibandingkan era Presiden Jokowi. Menurut dia, Prabowo justru ingin pembangunan IKN rampung dalam waktu 3-4 tahun.

"Oh enggak (diperlambat), justru dia minta selesai 3-4 tahun," kata Basuki Hadimuljono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Dia pun berkomitmen menyelesaikan proyek IKN pada tahun 2028, sesuai keinginan Prabowo. Basuki menuturkan selama ada anggaran dan program, dirinya akan menuntaskan proyek IKN Nusantara.

"Kalau saya selama itu ada program dan anggarannya, saya kerjakan. Sudah tahu gaya saya kerja kan?" ujar Basuki.

Adapun Istana Presiden dan beberapa gedung kementerian di IKN sudah rampung. Sementara itu, gedung yudikatif dan legislatif ditargetkan rampung dalam 4 tahun atau pada 2028.

"Iya, yudikatif, legislatif, termasuk ekosistemnya, prasarana dasar dan lainnya, hunian, perkantoran hunian semua harus disiapkan," tutur Basuki.

Presiden Prabowo Subianto meminta pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dilanjutkan. Namun, RI 1 lebih mendorong penguatan infrastruktur untuk program swasembada pangan.

Hal tersebut dikatakan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo saat ditanyai soal kelanjutan proyek IKN, usai mengikuti rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

"Kewajiban PU support Pak Presiden swasembada pangan. Berarti support Kementan. Itu dulu yang utama," kata Dody.

Dody mengaku mendapat arahan dari Presiden Prabowo untuk membantu program swasembada pangan, khususnya dalam pengadaan komoditas pangan utama semisal beras.

"Arahannya itu swasembada pangan. Kita ini kekurangan beras loh, yang utama tuh itu. Takutnya nanti Ukraina meledak, Iran meledak, itu kan nanti kita jadi enggak bisa makan. Semua orang kan kalau enggak makan beras seolah-olah enggak makan, jangan lah. Beras itu utama," tuturnya.

Untuk itu, Kementerian PU akan mendompleng produksi beras lewat infrastruktur di bidang sumber daya air, semisal pembangunan bendungan hingga irigasi.

"Termasuk swasembada air, otomatis. Kalau support Kementan kan itu irigasi dan seterusnya. Air itu wajib karena kan penyediaan air baku. Jakarta contohnya penurunan muka tanah gara-gara air tanah sering disedot," kata Dody.

IKN Bukan Prioritas

Kendati begitu, Kabinet Merah Putih Prabowo tidak akan serta merta meninggalkan proyek IKN. Meskipun Dody menekankan swasembada pangan jadi program utama yang bakal pihaknya geluti.

"Insyaallah langsung. Secepat-cepatnya lah pasti. Tapi pasti yang utama itu (swasembada pangan)," pungkas Dody.