Jelang 100 Hari Pemerintahan Presiden Prabowo, PDIP Soroti Kurangnya Publikasi Program Strategis Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Politikus PDIP Aria Bima menilai, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kurang mempublikasikan Program Strategis Nasional (PSN). Menurutnya, rakyat ingin mengetahui apa saja program PSN pemerintahan Prabowo.

"Justru 100 hari ini yang kurang dipublikasikan adalah pemerintahan Pak Prabowo, terutama di tahun 2025 ini program-program strategis nasionalnya mau apa. Itu yang pengen kami ketahui dari rakyat Indonesia dan juga dari parlemen khususnya PDI Perjuangan," ujar Aria Bima di GBK, Jakarta, Minggu (12/1/2025).

Dia mengatakan, ketika era Presiden RI Ketujuh Joko Widodo (Jokowi), program prioritas pemerintahan terlihat jelas seperti Nawa Cita. Aria Bima menyebut, seharusnya pemerintahan Prabowo memaparkan apa saja yang menjadi program strategis nasionalnya.

"Mohon maaf nih, kalau dulu zaman Pak Jokowi adalah program prioritas pemerintah Pak Jokowi nawa cita itu adalah interkoneksitas dengan pembangunan infrastruktur, itu jelas. Interkoneksitas darat, interkoneksitas laut, interkoneksitas udara," tutur dia.

"Jadi ada sesuatu yang memang kita itu tahu persis, oh 5 tahun ke depan ini adalah ini. Yang kami harapkan mendekati 100 hari ini tentunya rakyat, PDI Perjuangan berharap ada sesuatu 1, 2, 3, 4, 5 program prioritas pemerintah," sambung Aria Bima.

Meski demikian, dia mengatakan, salah satu program yang paling populis era pemerintahan Prabowo yakni makan bergizi gratis (MBG). Wakil Ketua Komisi II DPR itu juga menilai parlemen akan mendukung program MBG tersebut.

"Menurut saya parlemen akan men-support habis makan siang gratis ini tentunya dengan dukungan anggaran yang sifatnya permanen ya. Jangan sampai makan siang gratis ini tidak didukung, di-support oleh anggaran yang kontinu dengan target berapa," ucap Aria Bima.

"Ini yang masih kita tunggu, program 100 hari ini akan terlihat kinerja kolektif kabinet kerja Pak Prabowo dan Mas Gibran," pungkas dia.

Sementara, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto akan mengevaluasi proyek strategis nasional (PSN) yang kurang berguna untuk masyarakat.

"Kemudian bagaimana Pak Prabowo juga akan melakukan hal-hal kecil untuk rakyat untuk kemudian bagaimana supaya mengevaluasi yang namanya proyek-proyek strategis nasional yang kurang berguna untuk masyarakat," ujar Sufmi Dasco Ahmad dalam seminar 'Pembangunan Indonesia 2025: Harapan dan Tantangan' di Jakarta, Selasa 7 Januari 2025.

Ketua Harian Partai Gerindra ini menyadari, langkah Prabowo akan membuat sejumlah pihak kurang senang. Namun, lanjutnya, Prabowo tetap bertekad bahwa hal tersebut harus dilakukan apapun risikonya.

"Dan hal ini tentunya tidak akan atau kemudian akan membuat sebagian ada yang kurang happy dengan pemerintahan. Oleh karena itu, Pak Prabowo tetap bertekad bahwa ini harus dilakukan, apapun itu risikonya kita akan jalan," tandas Dasco.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra (Merdeka.com)

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah memastikan pihaknya akan bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Prabowo subianto walaupun kadernya tidak ada yang masuk ke dalam jajaran kabinet.

"Sikap politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga tidak mengambil sikap oposisi," ujar Basarah dikutip dari Antara, Sabtu 11 Januari 2025.

Menurut Basarah, sejatinya Indonesia mengambil sistem pemerintahan presidensial yang membuat tidak berlakunya istilah oposisi, apalagi sistem oposisi dalam pemerintahan.

Istilah oposisi, lanjut Basarah, biasanya dipraktikkan dalam konsep demokrasi liberal yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Karena latar belakang tersebut, PDI Perjuangan memastikan akan tetap mendukung pemerintahan Prabowo demi terciptanya sistem presidensial yang ideal.

"PDI Perjuangan akan tetap bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meski tidak menugaskan kader atau anggotanya masuk dalam kabinet pemerintahannya," tegas Basarah.

Selain karena sistem presidensial, latar belakang hubungan baik antara Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga menjadi salah satu faktor munculnya dukungan PDI Perjuangan.

"Hubungan pribadi antar kedua tokoh bangsa tersebut, yang menjadi Presiden ke-5 RI dan ke-8 itulah yang akan menjadi jembatan silaturahim dan koordinasi yang baik dan efektif antar-keduanya untuk mengawal kepentingan rakyat dan bangsa yang lebih besar lagi," kata Basarah.

Dengan dukungan yang diberikan kepada pemerintahan Prabowo, Basarah berharap PDIP dapat memberikan kontribusi besar dalam membantu pemerintah memajukan Indonesia.