Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Aria Bima mengatakan, dua kader partai berlambang banteng moncong putih, Rieke Dyah Pitaloka dan Effendi Simbolon, boleh menolak rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan diberlakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Sekarang sih boleh melakukan wacana setuju tidak setuju. Dengan argumentasi yang berbeda," ungkap dia di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2014). Sebab, kata dia, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga belum memutuskan dukungannya karena pemerintah sendiri belum ada keputusan resmi terkait menaikkan harga BBM. Tradisi di PDIP, menurut dia, begitu ada keputusan dari Ketum dan Presiden, maka seluruh kader akan taat sesuai ketentuan yang diatur dalam AD/ART. Jika tetap ada kader yang bersebrangan, baru akan diterapkan sanksi.

Polemik pembagian kursi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) berujung pada pecahnya DPR menjadi 2 kubu, Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Namun, dualisme di DPR itu kini menemui titik terang. Politisi PDIP Aria Bima mengatakan, pihak KIH telah melakukan komunikasi dengan sejumlah elite partai di KMP. Komunikasi itu terkait dengan pembagian kursi pimpinan AKD. "Demokrat ada titik terang, PAN setuju. Gerindra setuju 40-60. Pak Prabowo bilang ke saya," ujar Aria saat dihubungi di Jakarta, Rabu (5/11/2014). Aria menegaskan KIH sebenarnya hanya ingin 16 pimpinan AKD, bukan memilih ulang pimpinan DPR yang sudah ada. "Intinya, bukan bagi-bagi kekuasaan, tapi proporsional," jelas dia. Sebelumnya, Ketua DPR Setya Novanto berharap konflik di DPR dapat diselesaikan pekan ini atau paling lambat pekan depan. Namun, Setya enggan menjelaskan detail isi pertemuan antara kubu KIH dengan KMP.