Survei Litbang Kompas: 80,9 Persen Masyarakat Puas Kinerja 100 Hari Prabowo-Gibran

Liputan6.com, Jakarta - Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tinggi yakni mencapai 80,9 persen. Kepuasan tersebut berdasarkan hasil survei Litbang Kompas terbaru.

Hasil survei Litbang Kompas juga menunjukkan, publik yang tidak puas terhadap Prabowo-Gibran berada di angka 19,1 persen.

Dari tingkat keyakinan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, masyarakat yang yakin ada 89,4 persen, sementara yang tidak yakin 10,6 persen.

Dikutip dari data Kompas, tingkat kepuasan publik di bidang hukum, sebesar 72,1 persen menyatakan puas. Di bidang ekonomi sebesar 74,5 persen. Di bidang keamanan dan politik sebesar 85,8 persen, dan bidang kesejahteraan sosisal sebanyak 83,7 persen.

Sementara dari demografi, apresiasi kepuasan tertinggi ditunjukkan oleh responden kelompok bawah (84,7%). Kemudian menyusul responden kelompok menengah ke bawah (81,4%), menengah ke atas (75,3%), dan atas (67,9%).

Adapun survei dilakukan melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan dari tanggal 4-10 Januari 2025.

Sebanyak 1.364 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error penelitian +/- 3,10 persen.

Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco menilai pujian dan harapan berbagai pihak termasuk dari Presiden ke-7 Joko Widodo pada Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan seluruh rakyat Indonesia yang telah merasakan kerja Prabowo.

"Apa yang disampaikan terhadap Pak Prabowo tentunya harapan kita juga bukan cuma 1, 2 orang, tapi juga seluruh rakyat itu merasakan apa yang sedang dirintis dan dikerjakan oleh Pak Prabowo, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memajukan kehidupan bangsa kita," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, (17/1/2025).

Menurut Dasco, pemerintah Prabowo-Gibran berusaha sangat keras memenuhi janji kampanye yang bisa digarap pada 100 hari pertama.

"Kami perhatikan bahwa pemerintah berusaha sekuat tenaga untuk on the track, dan kemudian memenuhi janji-janji kampanye yang di lakukan pada saat pemilihan presiden. Oleh karena itu mungkin kita harus terus dorong supaya tetap konsisten dan kemudian dalam setelah 100 hari tidak kendor,“ kata Dasco.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden Dedek Prayudi menyebut, bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak mengenal istilah 100 hari kerja. Menurutnya, sebelum 100 hari kerja, sudah ada program yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hal ini menanggapi apakah ada evaluasi dari Prabowo kepada kabinetnya jelang 100 hari menjabat presiden.

"Presiden Prabowo itu tidak mengenal istilah 100 hari pertama Ini kan umumnya istilah ini dipakai oleh kawan-kawan media ya Tapi Kabinet Merah Putih di bawah Prabowo-Gibran Tidak memakai istilah 100 hari," kata Dedek saat dihubungi, Kamis (16/1/2025).

Dedek menyebut, sebelum 100 hari menjabat, Presiden Prabowo sudah melakukan penghapusan piutang macet kepada UMKM, program cek kesehatan gratis bagi yang berulang tahun, hingga makan bergizi gratis di sekolah-sekolah.

"Ini kawan-kawan di Kementerian Perumahan Rakyat juga sedang menunaikan janji politik Pak Prabowo untuk menyediakan hunian yang nyaman, yang terjangkau namun bersanitasi naik jadi ini tetap kita kerjakan," tuturnya.

Dedek menuturkan, monitoring terhadap pemerintah selalu dilakukan Setneg, KSP, dan Kantor Komunikasi Kepresidenan. Menurutnya, evaluasi terus dilakukan secara berkala tanpa menunggu 100 hari kerja.

"Bahkan lebih nyaman malau misalnya kita sebut setengah semester, satu semester," katanya.

"Tapi kami baru melakukan monitoring Jadi kan evaluasi itu bahan-bahan dari kita monitoring Itu kemudian kita kumpulkan kita analisis, kita bahas evaluasi ini sejauh ini nantilah 3 bulan lagi," pungkas Dedek.