Pemkot Depok Tegaskan Tidak Ada Kelangkaan Gas LPG 3 Kg

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah kota Depok telah melakukan monitoring fenomena antrean masyarakat membeli gas LPG 3 Kg. Di wilayah tersebut, tidak ada kelangkaan gas bersubsidi.

Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok, Sony Hendro mengatakan, Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM sudah membuat aturan pembelian gas 3 Kg sejak beberapa waktu lalu. Pada aturan itu pendistribusian LPG 3 kg diberikan kepada pangkalan.

"Dulu belum dilakukan sistem pembelian melalui KTP, sekarang sudah dilakukan pembelian dengan input KTP," ujar Sony saat ditemui Liputan6.com, Selasa (4/2/2025).

Sony menjelaskan, sebelum Pemerintah Pusat menerapkan kebijakan penghapusan penjualan ditingkat pengecer, masyarakat masih dapat membeli gas di warung pengecer. Setelah kebijakan pembelian gas di pangkalan, pembelian gas LPG dilakukan pendataan dan tidak dapat membeli ditingkat pengecer.

"Tujuan dari pemerintah pusat itu kan sebenarnya hanya supaya subsidi ini tepat," jelas Sony.

LPG 3 kg merupakan gas dengan subsidi dari Pemerintah Pusat. Namun dikarenakan kebijakan pembelian gas LPG subsidi hanya di pangkalan, terjadi fenomena antrean masyarakat di pangkalan.

"Ini (kebijakan) baru dilaksanakan dan diumumkan oleh pemerintah pusat, ini yang menyebabkan keterkejutan psikologis masyarakat yang biasanya dia bisa ngambil di warung pengecer, dia harus ke pangkalan," terang Sony.

Diketahui, pangkalan gas LPG 3 Kg tidak serta merta tersebar di tiap RW di sebuah kelurahan di Kota Depok. Masyarakat terkadang mendapatkan gas LPG 3 Kg di pangkalan di luar wilayah kelurahan tempat tinggal masyarakat.

"Begitu (pembeli) datang ke pangkalan harus input KTP lagi, pada saat input KTP itu kan memerlukan proses dan waktu paling tidak 1 menit, 1 orang, 1 KTP," ucap Sony.

Diketahui pada penginputan data KTP pembelian gas 3 Kg memerlukan jaringan internet, terkadang pada penginputan membutuhkan jaringan internet yang stabil. Diduga hal tersebut terkadang menjadikan antrean pada pembelian 3 Kg dikarenakan jaringan yang tidak stabil.

"Karenakan (proses input) itu menggunakan jaringan, bukan cuma sekedar input yang tidak menggunakan jaringan. Belum tentu jaringannya lancar, itu yang membuat antrian, berarti butuh proses," kata Sony.

Sony mengungkapkan, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan kepada pengecer untuk tergabung menjadi pangkalan dengan mendaftarkan diri melalui OSS. Nantinya para pengecer yang memiliki NIP dapat menjadi pangkalan elpiji 3 Kg.

"Saya enggak tahu kapan batas waktunya itu, sampai kapan diberikan waktu kepada pengecer untuk mendaftarkan diri jadi pangkalan," ungkap Sony.

Sony menuturkan, berdasarkan informasi yang diterima terdapat kebijakan satu KTP dalam satu bulan hanya dapat memberi lima tabung gas. Dia menilai, kebijakan itu membuat masyarakat terkejut hingga membeli dua tabung gas.

"Stok yang ada di Depok sebenarnya itu sudah sesuai dengan kebutuhan kota Depok, kalau pembeliannya normal hanya 1, tapi karena ada orang yang beli 2 atau 3 ini antre panik. Padahal dalam sebulan, dia hanya bisa 5 tabung, jadi kalaupun dia beli 3 tabung sebenarnya sisanya hanya tinggal 2 tabung dalam satu bulan," tutur Sony.

Pemerintah Kota Depok akan bekerja sama dan berkolaborasi dengan Hiswana Migas dengan melihat kondisi di lapangan. Pemkot juga ingin mencari cara mengurangi antrean pembelian gas LPG di pangkalan.

"Kita harus lihat dulu faktanya di lapangan, kondisinya seperti apa untuk mengantisipasi antrean-antrean ini, dan kita berharapnya ini hanya bersifat sementara, karena mereka kaget dengan aturan yang baru diterapkan Pemerintah pusat," kata Sony.