PDIP: 100 Hari Pemerintahan Sudah Cukup Untuk Prabowo Evaluasi Para Menteri

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah memprediksi bahwa Presiden Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle kabinet setelah tiga hingga empat bulan masa kerjanya.

"100 hari sebenarnya bagi presiden sudah cukup. Namun nampaknya bapak presiden kita akan melihat, katakanlah, 3 atau 4 bulan lagi, menurut perkiraan saya, untuk dilakukan reshuffle,” kata Said kepada wartawan, Jumat (7/2/2025).

Menurut Said, reshuffle diperlukan karena beberapa menteri dinilai belum mampu mengikuti kebijakan Prabowo dengan baik.

“Namun pada saat yang sama, kalau melihat orkestrasi dari jajaran kementerian, memang saya berharap presiden dan hari ini bisa mengevaluasi para menteri di kabinetnya. Ada yang tertatih-tatih, ada yang gagap untuk mengikuti irama presiden yang begitu cepat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Said menyebut bahwa ada beberapa menteri yang bahkan mengeluarkan kebijakan yang justru membebani Presiden Prabowo.

"Bahkan ada menteri yang membuat kebijakan justru kebijakannya membebani Bapak Presiden. Sehingga, Presiden ketika kebijakan itu dikeluarkan oleh menteri, akhirnya presiden sampai langsung turun tangan untuk menyetop kebijakan menteri,” sambungnya.

Oleh karena itu, Said meyakini bahwa Prabowo lebih memahami siapa yang layak untuk di-reshuffle.

"Jadi hemat saya, presiden sesungguhnya lebih tahu mana yang layak di-reshuffle dan mana yang diteruskan, serta mana kementerian yang perlu digenjot untuk mencapai Asta Cita sebagai visi besar presiden,” imbuh Said.

Isu reshuffle kabinet dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin mengemuka setelah pernyataan tegas Presiden Prabowo mengenai evaluasi kinerja para menterinya. 

Dalam pidatonya pada peringatan Hari Lahir ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025), Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menindak tegas menteri yang tidak bekerja optimal untuk kepentingan rakyat. Beliau menyatakan, "Saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Jadi, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat. Saya akan singkirkan. Mau lebih jelas lagi?"

Menanggapi sinyal reshuffle tersebut, beberapa menteri memberikan respons. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, menyatakan kesiapannya untuk dievaluasi dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden. "Saya ini batur (pembantu), jadi terserah Bapak Presiden," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, menegaskan bahwa dirinya fokus bekerja sesuai arahan Presiden dan tidak ingin terpengaruh oleh isu reshuffle yang beredar.

"Tugas saya adalah memastikan pertahanan negara berjalan dengan baik, sesuai dengan visi Presiden," katanya.

Reporter: Alma Fikhasari 

Sumber: Merdeka.com