Efisiensi Anggaran Rp109 Miliar, PPATK Hanya Bisa Bayar Pegawai Sampai Agustus 2025

Liputan6.com, Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyampaikan total anggaran yang dialokasikan pada tahun 2025.

Menurut Sestama PPATK Irjen Albert Teddy Benhard Sianipar angkanya adalah sebesar Rp354,6 miliar sebelum dilakukan efisiensi anggaran.

"Besaran Pagu alokasi PPATK tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp 354,6 miliar. Selanjutnya sesuai dengan instruksi presiden anggaran mendapat perintah efisiensi sebesar Rp 109,81 miliar atau sebesar 31% dari Pagu alokasi anggaran yang tersedia sebelumnya," ujar Albert saat rapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Albert merinci, angka Rp109,81 miliar bersumber dari blokir otomatis sebesar Rp24,5 miliar yang terdiri dari perjalanan dinas sebesar Rp 18,5 miliar dan pengadaan TI yang perlu dilakukan clearance sebesar Rp5,6 miliar.

Albert juga menjelaskan, pos anggaran belanja barang PPATK dari yang semula Rp 129 miliar mendapat efisiensi sebesar Rp78,5 miliar. Sehingga, kata dia, nilai pagu tersedia tersisa Rp51,2 miliar.

Berikutnya, lanjut Albert, adalah belanja modal PPATK yang sebelumnya dianggarkan Rp 67,6 miliar mendapat efisiensi sebesar Rp 31,3 miliar sehingga nilai pagu tersedia tersisa Rp36,3 miliar.

"Hasil di atas merupakan hasil rapat terakhir dengan Kementerian Keuangan terkait efisiensi. Perlu kami sampaikan bahwa dari alokasi belanja pegawai PPATK untuk tahun 2025, PPATK masih terdapat kekurangan sebesar Rp 41 miliar dalam rangka pemanfaatannya yang nantinya hanya akan mampu dilakukan pembayaran sampai dengan bulan Agustus 2025," papar Albert.

Sebagai informasi, pos anggaran belanja pegawai awalnya adalah Rp 157,1 miliar tidak mendapat efisiensi. Sehingga nilainya tetap sama.

Diketahui, akibat adanya efisiensi PPATK menetapkan sejumlah program prioritas dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo dengan nilai total Rp 141,89 miliar. Berikut rinciannya:

1. Program pelaksanaan pemenuhan kewajiban Indonesia dalam rangka keberlanjutan sebagai anggota FATF sebesar Rp 6,8 miliar

2. Program perumusan dan implementasi strategi nasional APU PPT dan PPSPM sebesar Rp 5,4 miliar

3. Program pengembangan teknologi informasi berbasis digitalisasi data warehousing dan artificial inteligensi sebesar Rp 81,8 miliar

4. Program penelusuran aset tracing hasil analisis dan pemeriksaan PPATK mendukung Asta cita yang berfokus pada korupsi narkotika, judi dan lingkungan hidup sebesar Rp 8,5 miliar

5. Program peningkatan kualitas data pihak pelapor melalui program pembinaan terpadu sebesar 8,7 miliar

6. Penguatan tata kelola kelembagaan PPTK sebesar 30,5 miliar

Sebelumnya, Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyatakan, efisiensi anggaran atau pemotongan dilakukan pemerintah saat ini untuk kebaikan rakyat.

"Pemotongan hari ini bukan untuk K/L. Pemotongan ini untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Said Abdullah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Said mencontohkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga swasembda pangan demi kesejahteraan rakyat. “Di mana salahnya? Kenapa saya berpendapat seperti itu? Karena kalau MBG ditingkatkan, kemudian rehab ditingkatkan, swasembada pangan dipercepat, dalam jangka panjang kita yang diuntungkan,” kata Said.

Politikus PDIP itu sepakat anggaran dipakai untuk MBG daripada untuk perintilan barang/jasa atau perjalanan dinas kementerian/lembaga.

"Daripada kita berkutat diantara K/L-K/L kemudian mengeluh soal ya belanja ATK-nya tidak ada, kemudian perjalanan dinas jauh berkurang, seminar sudah tidak ada lagi, FGD. Itu kan hal rutinitas yang dari dulu menjadi kronik," kata dia.

"Justru kita bersyukur lah. Bukannya dari dulu kita ingin lebih besar belanja modal daripada belanja barang. Iya dong," kata dia.

Selain itu, Said juga memastikan bahwa belanja pegawai akan aman dan tidak terkena pemotongan anggaran.

"Enggak lah, ayolah percaya saya nih, kalau urusan yang mandatori, belanja pegawai, itu tidak akan pernah berkurang. Bahkan isu muncul, gaji ke-13, ke-14 tidak ada. Tidak mungkin. haqulyakin aku yakin," pungkasnya.