3 Pernyataan Gubernur Jabar Terpilih Dedi Mulyadi Jelang Pelatinkan Kepala Daerah

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jawa Barat (Jabar) terpilih Dedi Mulyadi menyampaikan sejumlah jelang pelantikan kepala daerah pada Rabu 20 Februari 2025. Salah satunya terkait efisiensi anggaran.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengungkapkan, pihaknya telah melakukan perhitungan ulang anggaran di Jawa Barat dampak dari efisiensi yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dia menyebut, anggaran perjalanan dinas hingga seminar bisa mencapai Rp5 triliun.

"Saya sebelum menjabat sudah melakukan perhitungan pembiayaan pembangunan di Jawa Barat. Sudah mencoba menitikberatkan pada pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar, tidak menggunakan anggaran untuk kepentingan yang tidak penting," kata Dedi di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Minggu 16 Februari 2025.

Dia mengatakan, pemangkasan dititikberatkan pada kegiatan yang tidak penting seperti perjalanan dinas hingga seminar. Dedi Mulyadi menyebut, dari pemangkasan terhadap kegiatan yang tidak penting jika ditotal mencapai Rp5 triliun.

"Perlu saya informasikan sampai hari ini total dari belanja yang tidak penting, jadi bukan efisiensi menghapus anggaran pembangunan, tidak," ucap dia.

"Jadi belanja yang tidak penting seperti perjalanan dinas, seminar-seminar, kegiatan-kegiatan proyek yang tidak semestinya dibuat itu totalnya sudah Rp5 triliun yang kami persiapkan di perubahan anggaran nanti," sambung Dedi.

Nantinya, lanjut dia, anggaran tersebut akan dialihkan untuk infrastruktur di Jawa Barat yang direncanakan akan selesai pada 2026.

Selain itu, Dedi Mulyadi memastikan, di bawah kepemimpinannya tambang ilegal harus dibersihkan. Dia mengaku, sudah menemukan cara untuk membasmi tambang ilegal.

"Tambang ilegal harus bersih, pendekatannya bukan hanya pendekatan undang-undang pertambangan," kata Dedi.

"Kita ingin melakukan pendekatan UU Tipikor karena mereka tidak bayar pajak berpuluh-puluh tahun dan mereka-mereka merugikan lingkungan yang berdampak," sambung dia.

Berikut sederet pernyataan Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi jelang pelantikan kepala daerah pada Rabu 20 Februari 2025 dihimpun Tim News Liputan6.com:

Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi mengungkapkan, pihaknya telah melakukan perhitungan ulang anggaran di Jawa Barat dampak dari efisiensi yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dia menyebut, anggaran perjalanan dinas hingga seminar bisa mencapai Rp5 triliun.

"Saya sebelum menjabat sudah melakukan perhitungan pembiayaan pembangunan di Jawa Barat. Sudah mencoba menitikberatkan pada pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar, tidak menggunakan anggaran untuk kepentingan yang tidak penting," kata Dedi di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Minggu 16 Februari 2025.

Dia mengatakan, pemangkasan dititikberatkan pada kegiatan yang tidak penting seperti perjalanan dinas hingga seminar. Dedi menyebut, dari pemangkasan terhadap kegiatan yang tidak penting jika ditotal mencapai Rp5 triliun.

"Tambang ilegal harus bersih, pendekatannya bukan hanya pendekatan undang-undang pertambangan," kata Dedi.

"Kita ingin melakukan pendekatan UU Tipikor karena mereka tidak bayar pajak berpuluh-puluh tahun dan mereka-mereka merugikan lingkungan yang berdampak," sambung dia.

Nantinya, menurut Dedi, anggaran tersebut akan dialihkan untuk infrastruktur di Jawa Barat yang direncanakan akan selesai pada 2026.

"Nah seluruh pembiayaan itu akan diarahkan dengan target pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, irigasi, jalan di Jawa Barat bisa tuntas pada tahun 2026," kata dia.

"Karena pada 2027 kita akan mengarahkan pada investasi daerah sehingga nanti ke depan Jawa Barat memiliki nilai investasi yang cukup dan daerahnya bisa membangun berdasarkan hasil investasi yang dikelola pemerintah provinsi," imbuh Dedi.

Selain itu, Dedi Mulyadi memastikan, di bawah kepemimpinannya tambang ilegal harus dibersihkan. Dia mengaku, sudah menemukan cara untuk membasmi tambang ilegal.

"Tambang ilegal harus bersih, pendekatannya bukan hanya pendekatan undang-undang pertambangan. Kita ingin melakukan pendekatan UU Tipikor karena mereka tidak bayar pajak berpuluh-puluh tahun dan mereka-mereka merugikan lingkungan yang berdampak," kata Dedi.

Dia menyebut, pihaknya juga akan melakukan proses pemulihan atau recovery dampak dari tambang ilegal. Saat ini, tengah dilakukan proses perhitungan recovery.

"Kita harus merecovery lagi, saya nanti sudah akan hitung itu berapa ratus miliar atau berapa triliun sih recovery yang diperlukan untuk melakukan recovery terhadap berbagai dampak dari penambangan ilegal," ujar dia.

Saat ditanya, apakah dirinya tak merasa takut jika menertibkan tambang ilegal, Dedi menegaskan tidak gentar memusnahkannya.

"Kalau penuh rasa takut jangan jadi pemimpin. Di rumah saja," imbuhnya.

Dedi Mulyadi melakukan pengecekan ke salah satu tambang ilegal di kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada 15 Januari 2025. Surat izin aktivitas pertambangan tersebut sudah berakhir pada November 2024.

Selain itu, tambang ilegal lain juga terdapat di Desa Cibodas, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Tambang tersebut sudah beroperasi selama 14 tahun.