Komarudin Watubun: Pak Hasto yang Pecat Jokowi? Itu Pernyataan Ngawur!

Liputan6.com, Jakarta Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun membongkar cerita pemecatan Joko Widodo alias Jokowi. Jokowi dipecat beserta keluarganya sebagai kader PDIP.

Hal itu disampaikan Komarudin guna menepis tudingan yang diarahkan ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang diduga melakukan pemecatan dan berujung pada kasus hukumnya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pak Hasto yang pecat Jokowi? Itu pernyataan ngawur! Partai ini ada aturannya, dan Ibu Megawati itu ketua umum yang tidak bisa dipengaruhi oleh siapa juga," ucap Komarudin saat ditemui di Kantor DPP PDIP saat sesi jumpa pers, Selasa (18/2/025).

Komarudin menegaskan, salah ketika posisi Hasto sebagai sekjen dapat memperdaya keputusan Megawati sebagai ketua umum. Sebab, yang dekat dengan Megawati bukan cuma Hasto Kristiyanto, melainkan juga dirinya.

"Saya dengan Ibu Megawati itu puluhan tahun ya, dan biar kau kenal dekat, tapi kau ngomong belum tentu Ibu dengar itu. Jadi jangan segampang itu menilai," tegas kader asal Tanah Papua ini.

Komarudin menyatakan PDIP adalah partai besar dan tidak bisa memecat kader sesuka hati. Dia memastikan semua ada proses yang jelas dan penuh pertimbangan. Termasuk dari dirinya sebagai Ketua DPP Bidang Kehormatan.

"Proses pemecatan Jokowi itu dari saya, Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan. Selama ini kan saya tidak ngomong. Karena memang kalau orang tahu berorganisasi mestinya terima itu secara jantan, tidak perlu diperdebatkan dan mencari kambing hitam. Jadi sejak Jokowi dan anak-anak, mantunya pindah ke sebelah, masa kita tidak pecat? Tidak bisa dong!" tegas Komarudin.

"Sori ya, kalau cerita itu sebenarnya tidak relevan untuk saya jawab, tapi malah bikin saya emosi," ucapnya.

Baca juga Alasan PDIP Pecat Jokowi: Intervensi MK, Merusak Demokrasi, Moral dan Etik

Jokowi dipecat dan sudah tidak lagi jadi bagian dari PDI Perjuangan. Politikus yang selama ini menduduki jabatan politik berkat PDIP itu, kini sudah dicoret dari keanggotaan partai.

Presiden Republik Indonesia dua periode itu tidak boleh lagi melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apa pun yang mengatasnamakan PDIP.

Surat keputusan pemecatan Jokowi bernomor 1649/kpts/DPP/XII/2024 dibacakan langsung oleh Ketua Bidang Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Komarudin Watubun.

Sejak surat pemecatan diturunkan, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri sudah tidak lagi mempunyai keterkaitan apa pun dengan Jokowi.

"Dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo," kata Komarudin, Senin, 16 Desember 2024.

Komarudin mengatakan, ⁠surat keputusan yang ia bacakan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Bukan cuma Jokowi, putra sulungnya yang kini menjabat Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, dan menantunya, Bobby Nasution, juga dipecat. Praktis, sudah tidak ada trah Jokowi di partai banteng moncong putih.

Jokowi pun merespons pemecatannya sebagai kader PDIP. Dia mengaku menghormati keputusan PDIP yang memecatnya, putranya, Gibran Rakabuming Raka, dan menantunya, Bobby Nasution sebagai kader partai.

"Ya enggak apa-apa, saya menghormati itu," ujar Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Selasa, 17 Desember 2024.

Jokowi menegaskan tidak berencana untuk membela diri atau mencari pembenaran terkait keputusan tersebut.

"Saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya. Saya rasa itu saja," kata Jokowi.

Ketika ditanya soal pengembalian kartu tanda anggota (KTA) PDIP, Jokowi hanya menanggapi dengan senyuman.

Terkait kemungkinan mendirikan partai politik baru, ia kembali menyinggung konsep partai perorangan. "Saya sudah menyampaikan, partai perorangan," ujar Jokowi, dilansir Antara.

Ditanya soal alasan pemecatan tersebut, Jokowi kembali menegaskan sikapnya untuk tidak memberikan penilaian atau pembenaran.

"Tadi sudah saya sampaikan, saya tidak dalam posisi membela atau memberikan penilaian, karena sudah diputuskan. Nanti waktu yang akan mengujinya," ucap Jokowi.