Jubir PDIP: Megawati Tidak Pernah Melarang Kader Banteng Ikut Retret

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP menegaskan bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, tidak pernah melarang para kader yang menjabat sebagai kepala daerah untuk mengikuti program pembekalan atau retret di Akademi Militer, Magelang.

Juru Bicara PDIP, Ahmad Basarah, menekankan bahwa Megawati hanya menginstruksikan agar keikutsertaan kepala daerah PDIP dalam program tersebut ditunda.

"Dalam instruksi tersebut, Ketua Umum tidak pernah melarang seluruh kadernya yang terpilih sebagai Kepala Daerah dalam Pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retret yang digelar oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia," kata Basarah di Gedung DPP PDIP, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Basarah menegaskan dalam instruksi yang dikeluarkan pada 20 Februari 2025 itu, Megawati Soekarnoputri meminta kader menunda bukan melarang sembari menunggu arahan lebih lanjut.

"Sangat jelas meminta kepada seluruh kadernya yang terpilih sebagai Kepala Daerah di Pilkada 2024 untuk "menunda" terlebih dahulu perjalanan mereka ke Magelang, Jawa Tengah, dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDI Perjuangan," kata dia.

Oleh karena itu, terkait banyaknya kader yang sudah berdatangan ke acara retret, Basarah kembali menegaskan bahwa Megawati tidak pernah melarang kegiatan retret tersebut.

"Jadi perlu kami tegaskan bahwa, Ibu Megawati Soekarnoputri dalam instruksi hariannya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan pada 20 Februari 2025 lalu "tidak pernah melarang" para kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk ikut acara retret," pungkasnya.

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah angkat bicara soal penunjukan dirinya sebagai juru bicara resmi partai oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Selain saya, Ketua Umum PDI Perjuangan juga telah menugaskan Ketua DPP Bidang Reformasi Sistem Hukum Ronny Talapessy sebagai juru  bicara yang lain. Terkait belum adanya pernyataan resmi partai dalam beberapa hari terakhir ini, saya memohon maaf kepada rekan-rekan wartawan," kata dia dalam keterangannya, Senin (24/2/2025).

Basarah mengaku setelah resmi mendapatkan penugasan dari Megawati, ke depan dirinya akan menyampaikan sikap dan pandangan partai secara resmi ke publik sebagai mestinya. 

"Tentu saja, sebelum menyampaikan sikap dan pandangan partai tersebut, saya akan berkoordinasi dan melaporkan terlebih dahulu kepada Ketua Umum PDI Perjuangan," ungkap dia.

"Ke depan, segala informasi terkait sikap dan pandangan resmi PDI Perjuangan akan disampaikan oleh saya dan Bung Ronny. Oleh karena itu, saya mohon kerja sama dan dukungan dari kawan-kawan wartawan," jelas Basarah.

Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri kini menunjuk dua juru bicara (jubir) resmi DPP Partai. Dua nama yang ditunjuk adalah Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua Fraksi PDIP MPR Ahmad Basarah dan Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy.

Dalam dokumen yang diterima Liputan6.com pada Senin (24/2/2025), penugasan itu tercantum dalam surat tugas bernomor 3429/ST/DPP/II/2025 tertanggal 24 Februari 2025. Surat tersebut ditandatangani Ketum PDIP Megawati.

"Dalam rangka menyampaikan kebijakan partai atau merespons isu-isu dinamika politik yang berkembang saat ini, maka bersama ini Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menugaskan Ahmad Basarah dan  Ronny Talapessy sebagai juru bicara (jubir) PDIP yang bertugas untuk menyampaikan informasi dan pandangan resmi partai kepada publik, media, dan pihak terkait," demikian kutipan surat tersebut

Megawati menegaskan Jubir harus berkoordinasi dan melaporkan ke Megawati terkait perkembangan isu politik dan sikap partai.

"Dalam memberikan pernyataan resmi terkait kebijakan, isu politik, dan sikap partai WAJIB berkoordinasi, serta melaporkan setiap perkembangannya kepada Ketua Umum PDI Perjuangan," bunyi surat tersebut.