Waketum Golkar Ajak Publik Tak Habiskan Energi Bahas Usul Pergantian Wapres dan Isu Ijazah Palsu

Liputan6.com, Jakarta - Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan delapan poin terkait berbagai isu kebangsaan, salah satunya usul mengganti wakil presiden. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Golkar Idrus Marham meyakini Presiden Prabowo sudah mendengarnya dan akan memberikan respons di waktu yang tepat.

"Pak Prabowo sudah menyampaikan, pasti akan memberikan responn. Tentu tidak sekarang, ya, kenapa? Karena setiap respon yang disampaikan oleh pemerintah pasti ada implikasi. Kita punya keyakinan Bapak Prabowo merupakan pejuang merupakan patriotik, pasti nanti akan memberikan respon, akan memberikan penjelasan-penjelasan secara resmi yang orientasinya adalah tetap konsisten pada kesatuan persatuan," kata Idrus seusai acara pelantikan dan Diklat kepemimpinan Angkatan Muda Majelis Dakwah Islamiah di gedung DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (26/4/2025).

Idrus berharap, tidak ada pihak yang terpancing dari usulan forum pensiunan militer tersebut. Sebab dikhawatirkan, jika ada yang terpancing maka akan terjadi masalah yang justru merugikan bangsa.

"Kapan pemerintah ini melakukan gerakan pembangunan Asta Cita, kalau misalkan selalu hanya menghabiskan energi pada respon terhadap olah-mengolah itu?," tanya Idrus.

"Nah karena itu ya kita tunggu saja, dan kami punya keyakinan, Pak Prabowo sejak dari awal sudah mengajak seluruh anak bangsa dengan suatu pemikiran bahwa asas kebangsaan asas kita ini adalah kekeluargaan, Indonesia ini adalah rumah besar dan karena itu kita kelola secara bersama-sama," sambung Idrus.

Selain itu, Idrus juga berkomentar soal isu ijazah palsu Jokowi yang terus membesar hingga masuk ranah hukum. Menurut Idrus, jika ada yang merasa dirugikan maka tempuhlah proses yang ditentukan oleh konstitusi. Sebab jika terus dibahas maka tidak akan ada habisnya.

"Kalau dibahas terus, saya berpikir ya habis energi dan oleh karena itu kembali lagi apa yang menjadi arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bung Bahlil Lahadalia bahwa fokus kita adalah mendukung kepemimpinan Prabowo-Gibran pada periode 2024-2029. Caranya bagaimana? Asta Cita dianggap sebagai sebuah gerakan pembangunan berkesinambungan menuju 2045," dia menandasi.

Diberitakan sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dan tim hukumnya mengaku sudah dalam tahap final melaporkan pihak yang terus mendiskreditkan dengan isu ijazah palsu.

Anggota tim kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan mengatakan, tim hukum telah menyampaikan perkembangan terkini, termasuk hasil pengumpulan bukti dan dokumen perihal isu ijazah palsu Jokowi.

"Tentunya terakhir itu pasti kan kita serahkan ke Bapak Jokowi untuk memutuskan. Tapi dari sisi kami, kuasa hukum, tentunya kami memberikan analisis, pendapat hukum, gambaran secara luas. Menyediakan fakta-fakta dan analisa-analisa tadi, untuk dipertimbangkan oleh Bapak Jokowi," ujar Yakup saat ditemui tutur di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).