Ahok Bakal `Contek` e-Budgeting Pemkot Surabaya

Pemprov DKI berencana mengubah sistem pembuatan anggarannya dengan menggunakan sistem e-budgeting, seperti yang digunakan Pemkot Surabaya.

oleh Andi Muttya Keteng diperbarui 10 Sep 2013, 14:49 WIB
Diterbitkan 10 Sep 2013, 14:49 WIB
ahok-preman130608b.jpg
Pemprov DKI berencana mengubah sistem pembuatan anggarannya dengan menggunakan sistem elektronik budgeting (e-budgeting), seperti yang digunakan pemerintah kota Surabaya. Hal tersebut diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menyadari perlunya pembaruan dalam sistem anggaran di DKI Jakarta.

"Sekarang kita siapkan yang seperti Surabaya. Nanti tidak bisa diubah siapapun karena password-nya di Pak Gubernur atau di otoritas tertentu. Surabaya punya sistem kalau mau ngajukan nggak bisa ubah-ubah. Jadi kalau sudah kita coret, nah kalau ada sistem ini kita bisa kunci," ujar Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (10/9/2013).

Dengan e-budgeting, jelas Ahok, peluang penyelewengan anggaran diharapkan dapat dihindari. Karena yang bertindak sebagai admin nantinya dapat melakukan manajamen user, database, dan mengakses semua hak user seperti mengunci dan membuka akses serta mengunci kegiatan yang diusulkan SKPD. Sehingga tidak dapat dilakukan perubahan lagi, jika kegiatan tersebut tidak disetujui.

Sebab, Ahok mengaku sebelumnya sering menemukan daftar pengajuan SKPD yang ia tidak setujui namun saat pengadaan ternyata dimasukkan lagi oleh pihak SKPD tersebut. Padahal ia sudah menghapus item tersebut, namun memang masih di atas kertas. Sehingga pengontrolan anggaran itu sangat lemah.

"Kita bikin sistem komputer. Jadi kalau ngajuin anggaran semua saya udah kunci. Sebelumnya buat saya marah-marah kan. Udah saya coret di kertas, balik lagi, dia munculin lagi. Kok masih saja? Makanya sekarang kita musti bikin untuk semua SKPD," kata Ahok.

Ia mengatakan, saat ini Kepala BPKD DKI Endang Wijayanti sedang menyiapkan sistem e-budgeting tersebut agar tahun depan 2014 sudah dapat diterapkan di Pemprov DKI. Kemudian, gubernur, wakil gubernur, ataupun badan atau pihak tertentu yang ditunjuk akan berfungsi sebagai administrator sistem e-budgeting tersebut.

"Tapi kita nggak tau DPRD setuju nggak? Kalau DPRD setuju, kalau nanti ada item yang nggak bisa, saya lock tanpa password saya, nggak bisa (diubah)," tukas Ahok. (Mut)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya