RUU Megapolitan, Ahok: Saya Pesimistis

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuuki Tjahja Purnama atau Ahok tidak yakin dengan usulan RUU Megapolitan dalam upaya pengelolaan terpadu wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur. Bagi Ahok, pembahasan harus mengarah pada solusi praktis.

"Saya tidak mengucilkan UU ini. Ini ceritanya panjang. Saya pesimistis ini bisa direalisasikan. Saya lebih pilih bagaimana solusinya," ujar Ahok di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2014).

Ahok memberi contoh masalah tanah yang kerap jadi hambatan membenahi Jakarta. Pemprov kerap kali harus membayar tanah yang sudah ditempati warga, yang nantinya digunakan untuk kepentingan publik. Tapi Pemprov selalu kalah.

"Bagaimana Anda menduduki bantaran sungai, harus diganti. Kita pindahkan, ini melanggar HAM. Ini konyol, jujur saja," tegas mantan anggota Komisi II DPR ini.

Kemudian persoalan lalu lintas. Aturan lalu lintas di Jakarta tak cuma bisa dilakukan dengan sesama kepala daerah, tapi juga pemerintah pusat. Maka, Ahok mengusulkan agar Dinas Perhubungan bisa membantu menilang pelanggar lalu lintas.

"Kalau ada kerja sama gampang sekali," terangnya.

Rapat RUU Megapolitan ini dihadiri pimpinan 3 kepala daerah. Wagub DKI Ahok, Wakil Gubernur Banten Rano Karno, dan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar. (Ism/Sss)

Baca juga:

Aher-Bang Yos Bahas Jakarta, Jokowi: Saya Nggak Dapat Undangan
Bang Yos-Aher Bahas Megapolitan, Jokowi Tak Dilibatkan
Bang Yos Imbau SBY Turun Tangan Bangun Waduk Raksasa Ciawi