Soal Pajak 0 Persen, Daihatsu: Kami Percaya Keputusan Pemerintah yang Terbaik

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, telah menegaskan menolak usulan yang dilayangkan Kementerian Perindustrian terkait pajak 0 persen untuk pembelian mobil baru. Hal tersebut memang diharapkan mampu menstimulus pasar roda empat di Tanah Air, yang terdampak karena pandemi virus Corona Covid-19.

Menurut PT Astra Daihatsu Motor (ADM), beberapa waktu sebelum adanya keputusan final dari Kemenkeu terkait pajak 0 persen ini menerangkan, jika pihaknya percaya apapun keputusan pemerintah pastinya sudah dipikirkan secara matang dampaknya.

"Kami percaya dengan keputusan yang akan diambil pemerintah, karena itu sudah dipertimbangkan dampaknya ke sektor lain. Pemerintah pastinya tidak akan mengambil keputusan tanpa evaluasi," jelas Amel saat konferensi pers secara virtual, beberapa waktu lalu.

Lanjut Amel, Menteri Keuangan saat ini, yaitu Sri Mulyani, mendapatkan reputasi Menteri Keuangan terbaik. Jadi, apapun yang menjadi keputusannya, pasti berdampak baik untuk semua.

"Keputusan yang diambil, bukan untuk mencari popularitas semata, tapi saya percaya sudah dipikirkan dengan baik," jelasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sementara itu, keputusan ditolaknya usulan pajak 0 persen, memang sudah ditegaskan oleh Sri Mulyani, dalam konferensi pers secara virtual, terkait Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Senin (19/10/2020).

Dijelaskan Sri Mulyani, pihaknya tidak mempertimbangkan untuk memberikan pajak mobil baru sebesar 0 persen untuk saat ini, seperti yang disampaikan oleh industri manapun dari Kemenperin.

"Kita akan coba memberikan dukungan-dukungan untuk sektor industri secara keseluruhan, melalui insentif yang kita sudah berikan," ujar Sri Mulyani.

Lanjutnya, ia tidak ingin memberikan insentif hanya di satu sisi secara spesifik. Pasalnya, evaluasi terhadap insentif-insentif yang telah diberikan, akan terus dilakukan secara lengkap.

"Jangan sampai kita berikan insentif di satu sisi, yang kemudian memberikan dampak negatif di kegiatan ekonomi yang lain," tukasnya.