Liputan6.com, Jakarta - Pembuat sabuk pengaman mobil asal Jepang, Takata, kembali dirundung masalah serius. Mereka dikabarkan melakukan pemalsuan terkait hasil tes terhadap sabuk pengaman yang dilakukan dalam beberapa waktu belakangan.
Melansir Reuters, unit pembuat komponen otomotif Amerika Serikat, Joyson Safety System (JSS) Jepang, mereka mengatakan menemukan sebanyak 1.000 kasus yang terkait dengan pemalsuan data dalam tes sabuk pengaman.
Baca Juga
Hal tersebut terkuak lewat investigasi yang dilakukan pada Oktober 2020. Dalam laporan Iwamitsu, Presiden JSS Jepang, pihaknya menemukan ada yang tidak sesuai dengan hasil tes uji tersebut.
Advertisement
"Dalam data uji pada bahan pembuat sabuk yang digunakan untuk sabuk pengaman dan kursi keselamatan anak," jelas Iwamitsu, menjelaskan perihal temuannya tersebut.
Berbekal hasil tersebut, pihaknya sudah menyerahkan laporan investigasi ke kementerian transportasi Jepang pada Jumat (18/6/2021) dan menunggu keputusan tersebut.
Menurut laporan tersebut, perusahaan tidak akan merencanakan untuk melakukan penarikan kembali atau recall. Mereka berdalih bahwa sudah melakukan pemeriksaan ulang terkait keamanan pada sabuk tersebut, dan tidak ditemukan adanya masalah.
Diindikasi Sudah Lama Memalsukan Uji Tes
Bahkan, para pabrikan mobil yang menggunakan komponen tersebut juga sudah memutuskan untuk tidak menerapkan langkah-langkah inspeksi terhadap mobil.
"Sebagai bagian dari tindakan pencegahan, perusahaan memperkenalkan sistem elektonik pada bulan Maret yang akan mencegah pemalsuan data, dan bekerja untuk mmperluas sumber daya manusia untuk menjadi bagian dari manajemen kualitas," tambah keterangan resmi dari Takata.
Di samping itu, hasil investigasi juga menyebutkan bahwa data yang telah dipalsukan di Pabrik Hikone, Jepang, sudah terjadi sejak dua dekade hingga Januari 2020.
“Menanggapi masalah airbag, JSS group secara keseluruhan melakukan berbagai upaya termasuk menetapkan kode etik dan meningkatkan kesadaran kepatuhan di antara karyawan, terutama yang terlibat dalam manajemen kualitas,” kata pejabat hukum senior JSS Jepang Kohei Hamamoto.
Advertisement