Prabowo Tinjau Ulang Seluruh Undang-Undang hingga Perpres, Apa Prioritasnya?

3 Faktor Penyebab Kerawanan Pilkada di Sumatera Barat

Bambang menyatakan pihaknya telah menyiapkan pengamanan saat pendistribusian logistik berlangsung.

oleh Muslim AR diperbarui 24 Nov 2015, 18:08 WIB

Diterbitkan 24 Nov 2015, 18:08 WIB

20151111-Ini Contoh Surat Suara untuk Pilkada Serentak yang Bakal Dicetak KPU-Jakarta

Kepala Subag Penyusunan Norma Desain dan Standar Kebutuhan Pemilu Biro Perencanaan Data KPU Sahono menunjukan dua contoh surat suara untuk Pilkada Serentak 9 Desember 2015 di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (11/11). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Padang – Berdasarkan analisis Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar), terdapat 3 faktor utama penyebab kerawanan daerah jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Faktor pertama ialah kondisi geografis.

Kapolda Sumbar Brigjen Pol Bambang Sri Herwanto menerangkan, kondisi geografis menimbulkan persoalan jarak dan daya jangkau. Hal itu diperparah dengan ketiadaan alat transportasi dan buruknya akses jalan. Masalah itu berpotensi menyebabkan ketersendatan pengiriman logistik hingga gangguan proses pemungutan suara.

"Beberapa daerah, ada yang membutuhkan waktu hingga berhari-hari karena transportasi yang sulit. Jika seharusnya H-1 sudah harus sampai, maka pendistribusian dimajukan,” ujar Kapolda Sumbar, Brigjen Pol Bambang Sri Herwanto di Padang, Selasa (24/11/2015) siang.

Bambang melanjutkan pihaknya telah mengondisikan pengamanan saat pendistribusian logistik berlangsung. Pergeseran yang terjadi menyebabkan polisi ikut berpindah, termasuk sistem dukungan pengamanan.

Berikutnya ialah faktor sejarah konflik. Bambang menyatakan sejarah konflik yang terjadi di daerah itu sangat memengaruhi potensi kerawanan daerah. Datanya disusun berdasarkan catatan pemilu lalu.

"Ada beberapa daerah titik-titik tertentu. Saya tak bisa sebutkan. Intinya pada titik-titik tersebut, kita pertebal pengamanannya," jelas dia.

Di daerah rawan itu, Bambang memberlakukan pengawasan khusus dan terus-menerus. Misalnya, daerah yang pernah menghadapi konflik akibat ketidakpuasan tim sukses salah satu pasangan calon hingga memrotes KPU dengan cara-cara anarkis.

“Hal-hal serupa merupakan potensi konflik yang harus diantisipasi. Hal-hal yang membuat mereka seperti itu apa? Ini harus kita eliminasi sejak dini," sahut Bambang.

Faktor terakhir, menurut Bambang, ialah dinamika politik di daerah tersebut baik menyangkut pasangan calon (paslon), tim sukses, maupun pendukung. Dengan adanya pemetaan tersebut, Bambang optimistis dapat menghilangkan potensi konflik. Ia juga memastikan tidak ada pengurangan personel kepolisian untuk daerah yang dianggap aman.

“Kita jaga untuk terus keamanannya. Tidak ada pengurangan pengamanan," tukas Bambang. (Din/Ans)