Pilkada Terkendala Dana, Warga Manado Gelar Aksi Kumpul Koin

Tommy mensinyalir ada upaya menghambat pelaksanaan Pilkada oleh Pemkot dan DPRD Kota Manado.

oleh Yoseph Ikanubun diperbarui 28 Jan 2016, 15:38 WIB
Diterbitkan 28 Jan 2016, 15:38 WIB
20160128-Pilkada sulut
Sejumlah warga melakukan aksi kumpul koin sebagai bentuk dukungan terhadap KPU yang kekurangan dana pelaksanaan Pilkada. (Liputan6.com/Yoseph Ikanubun)

Liputan6.com, Manado - Ratusan warga Manado menggelar aksi kumpul koin di sejumlah titik di ibu kota provinsi Sulawesi Utara (Sulut) itu. Aksi ini sebagai bentuk dukungan terhadap KPU yang kekurangan dana pelaksanaan Pilkada, sekaligus sindiran terhadap Pemkot dan DPRD Manado yang dinilai menghambat pencairan dana.

"Kami menginginkan hak demokrasi warga Manado tidak dipasung oleh kepentingan politik pihak tertentu yang ingin menunda Pilkada Manado. Aksi kumpul koin ini untuk membantu KPU yang kini kesulitan dana untuk penyelenggaraan Pilkada," kata koordinator aksi Tommy Sumelung di Zero Point, Pusat kota Manado, Kamis (28/1/2016).

Tommy mensinyalir ada upaya menghambat pelaksanaan Pilkada oleh Pemkot dan DPRD Kota Manado. Dia menduga ada permainan untuk menunda-nunda Pilkada kendati KPU telah menetapkan pelaksanaan Pilkada pada 17 Februari 2016.

 

Ketua KPU Kota Manado Yusuf Wowor sebelumnya mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan permintaan dana sebesar Rp 8,5 miliar ke Pemkot Manado. Selain itu juga ada laporan realisasi penggunaan dana sebelumnya, serta lampiran keputusan MA terkait permohonan kasasi yang dikabulkan.

"Persoalannya adalah Pemkot Manado belum menyanggupi pencairan dana itu. Kami khawatir hingga waktu pelaksanaan belum juga cair," ujar Yusuf.

Wali Kota Manado Roy Roring saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya perlu mendapatkan pertanggungjawaban dari KPU Manado terkait dana yang telah dikucurkan sebelumnya sekitar Rp 20 miliar. Selain itu, penggunaan dana Pilkada sebelumnya juga masih diaudit oleh BPK.

"Selain itu penggunaan dana Pilkada masih sementara diaudit BPK. Kami juga sedang berkoodinasi dengan Mendagri," ujar Roring.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya