Partai Garuda Nilai Mulai Ada Pemaksaan Kehendak Politik Jelang Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menilai, saat ini jelang Pemilihan Umum atau Pemilu 2024, mulai terlihat adanya pemaksaan kehendak yang terjadi meski kini sedikit berbeda.

"Kalau dulu kita melawan orang-orang yang jelas-jelas antidemokrasi, kini pelakunya adalah orang-orang yang berdandan seperti orang-orang yang mendukung demokrasi," ujar Waketum Partai Garuda Teddy Gusnaidi melalui keterangan tertulis, Senin (21/8/2023).

Dia menegaskan, memang setiap orang punya hak untuk mengarahkan dukungan atau pilihan politiknya karena itu bagian dari amanat Undang-Undang Dasar atau UUD 1945.

"Namun, orang-orang yang dianggap berubah pilihan, diserang oleh pihak-pihak yang merasa memiliki hak atas pilihan orang lain. Merasa memiliki kekuasaan bahwa orang lain harus sama dengan diri mereka," kata Teddy Gusnaidi.

"Pola ini kami lihat mulai tumbuh. Mereka mempermasalahkan pilihan politik orang lain dan melakukan serangan yang sangat masif. Padahal yang berlaga bukan orang-orang tersebut, tetapi yang diserang secara masif orang- orang tersebut, dibunuh karakternya, hanya karena orang-orang tersebut menggunakan haknya," sambung dia.

Teddy menyebut, mereka adalah orang-orang yang mengaku pembela demokrasi, menjunjung keadilan, anti kesewenang-wenangan, tapi melakukan tindakan yang anti terhadap demokrasi.

"Mereka merampas kemerdekaan orang lain, hanya karena orang lain tidak mau ikut dengan pilihan mereka. Ini hal baru dan ini tidak sehat," jelas Teddy.

Sebelumnya, jelang Pemilihan Umum atau Pemilu 2024, partai politik (parpol) saat ini sudah mulai menebar janji, termasuk melalui calon legistatif (caleg) yang akan maju.

Partai Garuda pun menjadi salah satu partai politik peserta Pemilu 2023. Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi berjanji jika ada kadernya yang lolos melenggang ke Senayan dan tak menepati janji, akan diganti.

"Kami pastikan, jika ada wakil rakyat dari Partai Garuda yang tidak menepati janjinya, akan diganti. Kami pastikan, sakit hati masyarakat akan terbalas terhadap wakil rakyat yang tidak menepati janji. Wakil rakyat kami tidak menjanjikan mimpi dan bualan dalam kampanye, tapi berjanji untuk menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat," ujar Teddy melalui keterangan tertulis, Sabtu 19 Agustus 2023.

Dia menjelaskan, saat kampanye, caleg Partai Garuda menyerahkan nomor kontak dan alamat email mereka masing-masing untuk disimpan masyarakat.

Tujuannya, kata Teddy, jika nantinya ketika mereka terpilih, masyarakat bisa mengadu jika ada program dan aturan pemerintah yang menyentuh langsung masyarakat tidak dijalankan dengan benar.

"Misalnya ada sekolah membuat acara wisuda dengan mengutip uang ke orang tua murid, bansos yang tidak sampai ke masyarakat, pengurusan BPJS gratis (BPJS PBI) yang dipersulit, pungli dan banyak hal lainnya yang terjadi. Masyarakat kirimkan bukti pelanggaran ke wakil rakyat yang terpilih, untuk diproses sebagai bagian dari fungsi pengawasan wakil rakyat," papar dia.

Kemudian, lanjut Teddy, jika dalam waktu 2 minggu, tidak ditanggapi, DPP Partai Garuda telah menyiapkan nomor dan alamat email khusus untuk menerima pengaduan beserta bukti dari masyarakat terhadap wakil rakyat Partai Garuda yang tidak menanggapi dan memproses pengaduan masyarakat.

"Jika terbukti tidak menjalankan janji, kami ganti," ucap dia.

Teddy mengatakan, pihaknya tidak akan mengambil tindakan jika misalnya ada permintaan sumbangan di sekolah. Sebab, dia menegaskan itu tidak ada dalam tupoksi.

"Tentu saja kami tidak akan menindak jika ada misalnya permintaan sumbangan, permintaan biaya sekolah dan permintaan sejenis lainnya yang tidak ditanggapi oleh wakil rakyat kami. Karena itu bukan tupoksi dari Wakil Rakyat. Kami tidak ingin membebankan wakil rakyat diluar daripada tugas dan fungsi mereka. Kami pasti membela wakil rakyat kami," kata dia.

"Partai Garuda adalah partai yang muak melihat bualan dan janji yang terus diproduksi oleh para caleg dan partai, yang ketika terpilih, jangankan janjinya ditepati, dihubungi apalagi ditemui sulit. Nanti menjelang Pemilu, mereka datang lagi, lalu melemparkan bualan lagi yang sudah pasti tidak bisa mereka realisasikan," jelas Teddy.