Ketua DPP PDIP: Risma Tak Boleh Menolak Jika Diminta Maju DKI 1

Menurut Komarudin Watubun, PDIP mewajibkan seluruh kadernya selalu siap jika ditugaskan sebagai calon gubernur DKI Jakarta.

oleh Devira Prastiwi diperbarui 30 Apr 2016, 10:20 WIB
Diterbitkan 30 Apr 2016, 10:20 WIB
20150804-Walikota Risma Kaget Pasangan Penandingnya Hilang-Jakarta
Walikota Surabaya, Tri Rismaharini saat mengunjungi kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (4/8/2015). Risma mendatangi Kemenpan-RB dalam rangka optimalisasi pelayanan publik dan reformasi birokrasi di daerah. (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sampai saat ini belum memutuskan siapa yang bakal diusung di Pilkada DKI Jakarta. Dengan begitu, partai berlambang banteng itu mewanti-wanti kadernya untuk selalu siap jika sewaktu-waktu ditugaskan jadi calon Gubernur DKI Jakarta.

Sebab menurut Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun, partainya tak mungkin menugaskan seseorang dari luar partai untuk maju Pilkada DKI Jakarta.

"Non kader tidak mungkin ditugaskan. Kita tidak mungkin memasuk-masukkan atau menugaskan orang di luar kader," ujar Komarudin di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat 29 April 2016.


Penugasan maju DKI 1 ini, lanjut dia, juga berlaku bagi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Namun, penugasan tersebut diberikan apabila PDIP tidak menemukan satupun tokoh yang mumpuni untuk melawan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam penjaringan yang sejauh ini sudah diikuti oleh 32 orang.

"Sebagai kader tidak bisa (menolak). Kalau partai memerintahkan, tidak ada bilang tidak bisa. Pasti harus dilaksanakan," papar Komarudin.

Dia menuturkan untuk Pilkada DKI Jakarta 2017, bisa saja PDIP berjalan sendiri tanpa koalisi. Meski begitu, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri ini tetap membuka kesempatan bagi partai lain yang ingin berkoalisi.

Bila cagub diusung, kata Komarudin maka PDIP pasti akan ikut mengajukan nama cawagub. Untuk cawagubnya, bisa berasal dari luar partai.

"Yang penting kan pasangan itu yang bertanggung jawab kepala daerahnya. Wakil itu hanya cadangan," pungkas Komarudin.

Live Streaming

Powered by

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya