Dampingi Agus Yudhoyono, Berapa Harta Sylviana Murni?

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Pariwisata, Sylviana Murni, belum melaporkan harta kekayaan yang dimiliki selama menjabat eselon I. KPK mencatat, mantan None Jakarta 1981 ini terakhir melaporkan hartanya pada 2010.

Dalam laman acch.kpk.go.id, Sylviana melaporkan harta kekayaannya saat dia menjabat Kepala Biro Bina Sosial dan Wali Kota Jakarta Pusat enam tahun lalu.

Dalam laporan tersebut, dirinya memiliki total kekayaan mencapai Rp 6.530.365.285 dan US 37.676 dolar.

Tercatat kekayaan berupa harta tidak bergerak senilai Rp 4.125.215.000, yaitu berupa tanah dan bangunan di Jakarta Timur senilai Rp 733.628.000, Rp 1.072.896.000, 324.216.000, dan tanah senilai 471.900.000.

Kemudian tanah dan bangunan di Bogor senilai Rp 880.876.000, tanah dan bangunan di Jakarta Pusat senilai Rp 641.699.000. Sementara itu, dari harta bergerak, berupa alat transportasi dan mesin lainnya berjumlah total Rp 331.000.000. Itu berupa motor dengan nilai Rp 3.000.000 dan Rp 5.000.000. Sementara itu, dia hanya memiliki mobil Honda Accord senilai Rp 300.000.000.

Untuk harta bergerak lainnya, total mencapai Rp 205.000.000. Di mana, logam mulia yang berasal dari milik sendiri senilai Rp 75.000.000. Logam milik sendiri dan hibah senilai Rp 60.000.000. Batu mulia dari hasil sendiri dan hibah senilai Rp 25.000.000.

Kemudian, barang-barang seni dan antik senilai Rp 10.000.000. Serta benda bergerak lainnya senilai Rp 35.000.000. Untuk surat berharga, yang bersangkutan memiliki kekayaan senilai Rp 124.777.653.

Tak hanya itu, untuk kekayaan berupa giro dan setara kas, dia memiliki sebesar Rp 1.999.014.187 dan US 37.676 dolar. Sementara untuk piutang dia tercatat memiliki Rp 72.000.000.

Dikonfirmasi terkait laporan harta kekayaan tersebut, Sylviana membantah dirinya terlambat melaporkan harta kekayaannya ke KPK.

"Setiap saya naik jabatan saya selalu laporkan harta kekayaan itu," kata Sylviana yang saat ini masih sibuk melengkapi berkas pendaftaran bakal Calon Gubernur DKI Jakarta.