Djarot Tegaskan Kartu Jakarta Lansia Tidak Bermuatan Politis

Liputan6.com, Jakarta Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, beberapa waktu lalu telah menyampaikan rencananya untuk mengadakan program Kartu Jakarta Lansia (KJL). Program tersebut sebagai wujud kepedulian Ahok kepada kaum lansia di DKI Jakarta, khususnya bagi mereka yang merupakan golongan lansia kurang mampu.

Ahok mengatakan, penggunaan KJL akan dilakukan dengan bentuk bantuan dana setiap bulan. Dana tersebut direncanakan akan diberikan dengan nominal Rp 600 ribu. Ahok pun mengaku telah memegang data Lansia yang berada di Jakarta, yang berjumlah puluhan ribu banyaknya, sesuai kategori penghasilan.

“Sekarang saja, yang di bawah 2 juta ada 12 ribu orang yang usia 70 tahun. Kalau dibawah 3 juta ada 50 ribu lebih orang. Kita sudah punya data, tapi kan tiap tahun nambah. Ada juga yang sakit lebih cepet. Kita belum tahu pasti, tapi mungkin Rp 600 ribu per bulan. Tapi kita lagi hitung-hitung juga ini," ungkap Ahok.

Untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan KJL, Ahok mengharapkan KJL tidak dapat ditarik secara tunai. “Penggunaan KJL tetap dengan cara gesek beli, engak boleh tarik tunai. Kita takut diambil tunai dari anaknya, atau oknum. Harus gesek supaya kita tahu dia beli apa,” jelasnya.

Jumlah lansia di DKI Jakarta yang sejauh ini semakin tinggi, diakui Ahok menjadi alasan dirinya menjadikan lansia sebagai sebuah program. Dengan meminta bantuan Lurah dan Ibu-ibu PKK, Ahok berharap nantinya program KJL ini dapat berjalan lancar sesuai yang direncanakan.

"Makanya kita taruh di APBD saja. Nanti kita minta bantuan para Lurah dan ibu-ibu PKK untuk mendata lansia," tegas Ahok.

Cawagub DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memaparkan, sistem KJL sama dengan Kartu Jakarta Pintar. Dana KJL, ungkap Djarot, nantinya akan langsung ditransfer ke rekening pemegang kartu KJL.

"Bentuknya seperti KJP, langsung ditransfer ke yang bersangkutan. Untuk beli susu, untuk beli telur, untuk beli vitamin, supaya kualitas hidupnya meningkat, supaya jangan sakit," ucapnya.

Djarot juga berujar, bila nanti Ahok dan dirinya aktif kembali sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, mereka akan melakukan uji coba program tersebut. Nantinya pelaksanaan Program tersebut ada ditangan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta.

"Ini perlu uji coba. Saat aktif kembali, kita uji coba. Siapa leading sector-nya? Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Kita mau
tingkatkan kualitas manusia supaya Jakarta setara dengan kota lainnya," ungkap Djarot.

Banyak pihak yang menilai, pemberian KJL dilakukan untuk menarik hati masyarakat agar mau memilih pasangan calon nomor dua, Basuki-Djarot dalam Pilgub DKI putaran kedua. Namun menurut Djarot, program KJL telah jauh-jauh hari dibahas dan dipersiapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Menyusul sudah adanya dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

KJL itu, ucap Djarot, diluncurkan karena Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Ahok-Djarot lebih berorientasi pada kualitas pembangunan manusia.

"Itulah yang kita kerjakan. Supaya indeks pembangunan manusia (IPM) di Jakarta dalam dua tahun ke depan bisa sampai 80. Sekarang kan sudah 78,9," ucap Djarot.

(*)