Arsul PPP: Koalisi Serahkan ke MUI dan PBNU soal Status Ma'ruf Amin

Arsul PPP berharap pengurus MUI dan PBNU bermusyawarah membahas status KH Ma'ruf Amin.

oleh Liputan6.com diperbarui 14 Agu 2018, 12:30 WIB
Diterbitkan 14 Agu 2018, 12:30 WIB
KH Ma'ruf Amin (Merdeka.com/Nur Habibie)
KH Ma'ruf Amin (Merdeka.com/Nur Habibie)

Liputan6.com, Jakarta - Setelah ditunjuk menjadi bakal calon wakil presiden, KH Ma'ruf Amin didesak untuk menanggalkan jabatannya sebagai Ketua Umum MUI. Selain menjabat pemimpin lembaga itu, KH Ma'ruf Amin juga masih tercatat sebagai Rais 'Aam PBNU.

Sekjen PPP Arsul Sani menanggapi permintaan tersebut. Dia mengatakan partai koalisi menyerahkan persoalan ini ke internal MUI maupun PBNU apakah sang kiai harus mengundurkan diri atau tidak.

"Koalisi menyerahkan soal itu kepada MUI dan PBNU," ujarnya dikonfirmasi merdeka.com, Selasa (14/8/2018).

Sebagai parpol anggota koalisi, PPP juga meminta keputusan kapan Ma'ruf Amin harus mengundurkan diri agar disesuaikan dengan AD/ART MUI maupun PBNU. Dia berharap pengurus MUI dan PBNU bermusyawarah membahas perihal ini.

"Jadi PPP juga meminta, mari kita berikan para pengurus di MUI dan di syuriyah dan tanfidziyah PBNU untuk bermusyawarah menentukan bagaimana seyogyanya yang perlu dilakukan oleh Kiai Ma'ruf," jelasnya.

Arsul meminta agar status KH Ma'ruf Amin sebagai Ketua Umum MUI dan Rais 'Aam PBNU ini tak digunakan sebagai senjata politik untuk menyerang yang bersangkutan.

"Tidak perlu hal ini menjadi diskursus apalagi senjatan politik untuk mendegradasi beliau," jelas Arsul Sani.

 

Reporter: Hari Ariyanti

 

* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini.

Saksikan tayangan video menarik berikut ini:

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya