Masalah Hukum yang Disorot Jokowi dan Prabowo Jelang Debat Pilpres 2019

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar Debat Pilpres 2019 edisi perdana. Debat dua pasangan calon (paslon) presiden dan calon wakil presiden (capres cawapres) ini akan berlangsung pada Kamis (17/1/2019) mulai pukul 20.00 WIB, di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan.

Tema debat Pilpres 2019 mengenai isu hukum dan hak asasi manusia (HAM), korupsi serta terorisme. Acara debat paslon nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dengan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno dibagi menjadi enam segmen.

Segmen pertama penyampaian visi misi, kedua dan ketiga menjawab pertanyaan para panelis. Segmen keempat dan kelima debat antarkandidat dan yang keenam adalah pernyataan dari masing-masing pasangan capres dan cawapres.

Moderator dalam debat perdana Pilpres 2019 adalah Ira Koesno dan Imam Priyono. Adapun enam panelis adalah Agus Rahardjo, Hikmahanto Juwana, Bagir Manan, Ahmad Taufan Damanik, Bivitri Susanti, dan Margarito Kamis.

Tentunya, tema debat Pilpres 2019 yang perdana ini akan menjadi pertaruhan bagi pasangan Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga dalam menjawab isu yang menjadi pertanyaan publik.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Tema pertama dalam debat perdana Pilpres 2019 adalah isu hukum. Dalam visi dan misinya, pasangan Jokowi-Ma'ruf menyatakan visi mereka adalah penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ade Irfan Pulungan mengungkapkan, tim debat telah melakukan rapat-rapat intensif dalam menghadapi debat pertama ini.

Berbagai capaian pemerintah akan dijadikan bahan yang akan disampaikan Jokowi di panggung debat. "Sesuai dengan visi dan misi Jokowi-Ma'ruf yang sudah kita susun. Nanti itu akan dijelaskan dalam debat," ujar Ade, seperti dikutip merdeka.com, Senin, 14 Januari 2019.

Terkait kemungkinan munculnya kasus Novel Baswedan yang akan dipakai Prabowo-Sandi untuk menyerang, Ade menegaskan, sesuai kesepakatan kedua tim debat dengan KPU, kasus tertentu tidak bisa dijadikan bahan pertanyaan.

Menurut dia, kalau kasus per kasus sudah disepakati KPU dengan paslon tidak boleh memunculkan kasus untuk dijadikan bahan pertanyaan.

"Kita bicara data dan fakta aja, kasus enggak boleh, nantinya jadi debat kusir karena masing-masing punya dalam menilai suatu kasus punya perspektif, tidak objektif, pasti berbeda," jelasnya.

Sebagai presiden, Jokowi tentunya disorot. "Nanti akan dijelaskan apa capaian pemerintah di bidang hukum," imbuhnya.

Soal persiapan dan gaya debat, Ade menyatakan tim debat sudah menyiapkan data dan meminta masukan dari pakar dan akademisi dan berkomunikasi dengan pihak terkait untuk mendapatkan data-data yang pasti tentang capaian pemerintah terhadap masalah penegakan hukum.

Ada beberapa tahapan seperti persiapan data, mengkaji pendalaman, komunikasi dengan pihak kredibel dengan tema tersebut. "Dari panelis sudah ada kisi-kisi, tapi debat kan bukan menghafal," tukasnya.

"Biasa-biasa aja gayanya. yang penting kesiapan dalam debat, siap lahir batin, insyaallah," Ade memungkasi.

Dalam visi dan misinya, pasangan Prabowo-Sandiaga menyatakan akan membangun keadilan di bidang hukum yang tidak tebang pilih dan transparan. Serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui jalan demokrasi yang berkualitas sesuai dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhud Aliyudin mengungkapkan, tim mereka sudah mempersiapkan sejumlah data dan meminta masukan dari pakar dan akademisi.

Kinerja pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla di bidang hukum, HAM, korupsi, dan terorisme akan menjadi sorotan pembahasan dalam debat. Khusus untuk masalah hukum dan korupsi, tim debat akan menggunakan data Indeks Persepsi Korupsi yang diterbitkan oleh Lembaga Transparansi Internasional.

Adapun terkait proses hukum yang tebang pilih, Suhud menyoroti tindakan aparat yang tegas dan cepat mengungkap untuk kasus tertentu. Terutama jika pelakunya berasal dari kalangan antipemerintah.

"Bagaimana mengungkap kasus Novel Baswedan, sementara banyak kasus bisa cepat terungkap, aparat kita sebenarnya punya profesionalisme tinggi," kata Suhud dalam perbincangan dengan merdeka.com.

Menurutnya, untuk kasus tertentu cepat, kasus yang lain seolah sulit terungkap, muncul pandangan aparat ini tebang pilih.

"Ini yang menyebabkan kepercayaan masyarakat turun. Apalagi ada kriminalisasi terhadap pihak yang kritik terhadap pemerintah," ujarnya.

Meski begitu, lanjut dia, dalam pelaksanaan debat, Prabowo-Sandi tidak akan fokus menguliti kasus per kasus.

"Kita lebih kepada pemaparan visi misi yang akan kita lakukan, tidak fokus kasus per kasus, contoh saja. Debat ini bukan sarana untuk saling menjatuhkan, tapi pendidikan politik kepada masyarakat," tutur Suhud.