KPK Sebut Prabowo Salah Persepsi soal APBN Bocor Rp 2 Ribu Triliun

Menurut Saut, pemerintah bisa mendapatkan APBN hingga Rp 4 ribu triliun jika upaya penarikan terus dimaksimalkan.

oleh Nanda Perdana Putra diperbarui 08 Apr 2019, 12:57 WIB
Diterbitkan 08 Apr 2019, 12:57 WIB
Ciduk Direktur Krakatau Steel KPK Amankan Uang Rp 20 Juta
Petugas dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menunjukkan barang bukti OTT Direktur Teknologi PT Krakatau Steel, Wisnu Kuncoro terkait pengadaan barang dan jasa tahun 2019 di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (23/3). KPK menangkap 4 tersangka dengan barang bukti uang Rp 20 juta. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyebut Prabowo Subianto salah tangkap terkait kebocoran APBN sebesar Rp 2 ribu triliun.

"Itu kan meng-quote dari Ibu Basaria Pandjaitan. Sebenarnya statement itu lebih banyak datang dari saya. Saya mengatakan Indonesia ini bisa mengumpulkan sampai Rp 4 ribu triliun, APBN kita sekarang kan Rp 2.400 triliun. Kami berdiskusi di banyak tempat, kita bisa mengejar Rp 4 ribu triliun," tutur Saut di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/4/2019).

Menurut Saut, pemerintah bisa mendapatkan APBN hingga Rp 4 ribu triliun jika upaya penarikan terus dimaksimalkan. Masih ada sekitar Rp 2 triliun yang dapat dijangkau dan kemudian bisa dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Beberapa orang bisa mengejar, jadi kekurangan sekitar Rp 2 ribu triliun. Jadi, itu bukan kebocoran, potensi. Kita diskusi di banyak tempat, itu bukan soal kebocoran yang disampaikan oleh ibu itu. Kita itu sebenarnya punya potensi banyak lagi karena bisa bayangkan, kalau APBN kita sampai Rp 4 ribu triliun," jelas dia.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

Saksikan video pilihan di bawah ini:


Contoh di DKI Jakarta

Suap Pejabat Kementerian PUPR
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat keterangan pers terkait dugaan suap Pejabat Kementerian PUPR di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (30/12) dini hari. Suap terkait proyek pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Dia mencontohkan, KPK pernah menyambangi Pemprov DKI Jakarta di masa jabatan Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat. Tanpa harus bolak-balik, APBN mengucur hingga Rp 7 triliun.

"BPJS bagaimana sekarang kan 2.200, jadi kita mengejar itu. Makanya kami datang ke Bea Cukai, datang ke pajak," kata Saut.

Lebih lanjut, datangnya APBN dapat dipelajari satu per satu antar instansi terkait. Dengan sistematis dan terstruktur, kata Saut, pihaknya yakin dapat mengumpulkan APBN hingga Rp 4 ribu triliun.

"Contohnya tadi itu, saya datang ke DKI kok baru sekali dapat Rp 7 triliun, datang ke Priok, ke perhubungan, datang ke pertambangan, dan seterusnya. Jadi, itu sebenarnya arti yang mungkin salah persepsi," Saut menandaskan.

 


Kata Prabowo

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat berbincang dengan Liputan6.com di Gedung KPK. (Liputan6.com/Raden Trimutia Hatta)

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali menyinggung soal kebocoran anggaran saat menghadiri Gerakan Elaborasi Rektor Akademisi Alumni & Aktivis Kampus Indonesia di Balai Kartini, Jumat, 5 April 2019. Berdasarkan hasil yang ia amati, kebocoran negara berkisar Rp 1.000 triliun.

Namun, kata Prabowo, KPK menyatakan keuangan negara yang bocor Rp 2.000 triliun. Hasil ini, menurut Prabowo, membuktikan bahwa perhitungannya selama ini tidak asal.

"Saya bersyukur, salah satu pimpinan KPK bilang bahwa sebenarnya kebocoran yang dihitung KPK Rp 2.000 triliun. Bahkan, ada menteri yang mengatakan lose di sektor tertentu lebih dari itu. Jadi, akhirnya yang benar siapa?" ucap Prabowo.

Menurut Prabowo, menghitung kebocoran Rp 1.000 triliun uang negara sangat mudah. Prabowo pun menyindir, bahwa pihak lain hanya bisa menggulirkan isu-isu tak subtansial. Sementara, untuk mengatasi kebocoran uang negara tidak mampu.

"Bisa nakut-nakuti, 02 akan hapus tahlilan, dirikan negara khilafah. Dia tidak bisa menjawab bagaimana kau atasi Rp 2.000 triliun itu," katanya.

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya