PDIP Akan Panggil Budiman Sudjatmiko Gegara Beri Sinyal Dukung Prabowo Subianto

Liputan6.com, Jakarta - PDI Perjuangan akan memanggil Budiman Sudjatmiko karena menemui Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. PDIP menilai apa yang dilakukan Budiman ada indikasi pelanggaran disiplin organisasi.

"Iya pasti kita panggil, saya pulang dari reses dipanggil. Semua sama, itu aturan berlaku untuk semua anggota partai tanpa kecuali," kata Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun kepada wartawan, Rabu (19/7).

Komarudin mengaku, berpartai memiliki aturan organisasi. Ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, seluruh kader partai berlambang banteng harus tegak lurus.

"Ketika ibu Megawati memutuskan Ganjar Pranowo, ya pasti kita pendukung partai, anggota partai 230 juta seluruh Indonesia pasti juga punya pandangan yang mungkin secara pribadi tidak setuju, tapi konsekuensi sebagai orang partai ya kalau sudah diputuskan semua harus mendukung itu," ujarnya.

"Kalau tidak mau mendukung, mau bebas ya jangan gabung di PDIP, kan gitu. Kalau di PDIP pasti ada aturan," tegas Komarudin.

Apalagi Budiman Sudjatmiko memiliki kartu tanda anggota PDIP. Tidak bisa seenaknya mendukung calon presiden lain.

"Lah itu kan itu memberinya dukungan kepada pak Prabowo ya itu sama saja dengan tidak mendukung Keputusan ketua umum partai kan. Ya sudah tidak usah bergabung dengan PDIP kalau tidak mau diatur PDIP," tegas Komarudin.

akan memanggil Effendi Simbolon siang ini lantaran memberi pernyataan yang menyiratkan dukungan kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

Rencananya Effendi bakal menghadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun dan Ketua DPP Djarot Saiful Hidayat.

Pernyataan Effendi Simbolon itu bertentangan dengan keputusan resmi PDIP yang mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. 

Komarudin Watubun menjelaskan, Effendi tidak bisa menyatakan dukungan capres selaku pribadi. Sebagai kader harus patuh kepada putusan partai.

"Pak Effendi itu tidak bisa menyampaikan pernyataan pribadi dalam konteks calon presiden, kan begitu. Bagaimana membedakan pribadi dalam konteks itu," ujar Komarudin di Jakarta, Senin, (10/7/2023).

"Setiap orang yang ber-KTA PDI Perjuangan, anggota partai ataupun pengurus, semua kebebasan individu diatur oleh aturan organisasi," lanjut Komarudin.

Ia mengingatkan aturan di PDIP yang setiap individunya tidak bisa menyatakan sikap politik pribadi.

"Jadi kalau mau jadi orang partai ya harus diatur oleh aturan partai. Kalau mau jadi orang bebas silakan jangan berpartai," tegas Komarudin.

PDIP akan meminta klarifikasi Effendi terkait pernyataan dukungan kepada Prabowo.

"Dalam konteks itu memanggil Effendi untuk mengklarifikasi pernyataannya dan dia tidak bisa menggunakan kalimat bersayap, sebagai pribadi itu tidak bisa di partai," jelas Komarudin.