DPR mengesahkan Rancangan Undang-undang Desa menjadi undang-undang (UU) dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan Jakarta. Usai pengesahan, anggota Komisi II DPR Budiman Sudjatmiko menyempatkan diri memberikan ucapan selamat kepada ratusan perangkat desa yang berada di luar Gedung DPR. Saat berada di atas mobil yang digunakan perangkat desa untuk berorasi, Budiman mengatakan UU Desa adalah regulasi yang sangat pro-rakyat. Menurutnya, hal itu bisa dilihat dalam Pasal 72 UU Desa yang mengatakan 10 persen dari transfer daerah menurut APBN dialokasikan kepada perangkat desa. Tak hanya itu, politisi PDI Perjuangan ini juga mengatakan, selain dari APBN, alokasi dana untuk seluruh desa juga akan diambil 10 persen dari dana APBD. Kehadiran Budiman di tengah-tengah perangkat desa ini disambut hangat para pendemo. Perangkat desa yang tergabung dalam Forum Pembaharuan Desa (FPD) ini juga mengelu-elukan Budiman. Saat ini, para perangkat desa sudah meninggalkan Gedung DPR. Sesuai dengan perjanjian, setelah disahkannya RUU Desa menjadi UU, seluruh perangkat desa akan langsung meninggalkan gerbang Gedung DPR.

Mendekati Pemilu 2014, banyak calon anggota legislatif (caleg) yang menggunakan media sosial sebagai salah satu cara untuk mendekati dan menjaring pemilih. Namun sayang, sosial media seperti twitter hanya digunakan sebagai bentuk promosi dan publikasi caleg untuk pencitraan. "Sekarang ini kan orang kebanyakan asyik bermain pencitraan di sosial media, tapi tidak didukung dengan faktanya, itu percuma. Cara kerja seperti ini yang sayangnya tidak digunakan oleh pengguna akun," ujar politisi PDIP Budiman Sudjatmiko dalam diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (22/2/2014). "Saya pribadi menempatkan sosial media itu ibarat pasukan Marinir. Dia saya terjunkan duluan untuk melumpuhkan sasaran. Bisa jadi senjata untuk siapapun lakukan pencitraan," kata dia.