PDIP Berharap Presiden Jokowi Benar-Benar Bersikap Netral di Pilpres 2024

Liputan6.com, Jakarta - Politikus PDI Perjuangan Aria Bima meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat bersikap netral dalam pilpres 2024. Hal tersebut, juga sebegaimana diinginkan oleh Capres PDIP Ganjar Pranowo dan Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan.

"Kami (PDIP) ingin menyambut peristiwa yang baru berlangsung yakni dimana capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo bicara keinginan agar Jokowi sebagai presiden bersikap netral," kata Aria Bima, saat diskusi media bertajuk Nasib Demokrasi Indonesia ke Depan, di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Senin (30/10/2023).

Menurut Aria Bima, netralitas yang diucapkan Presiden Jokowi juga diharapkan oleh Ganjar dan Anies supaya pesta rakyat bisa berlangsung sesuai keinginan rakyat dan aparat negara tetap dalam posisi netral. Tidak ada kandidat yang di anak tirikan.

"Aparat jangan ikut memengaruhi atau menekan masyarakat untuk diarahkan untuk memilih salah satu kandidat. Sebab kalau itu dilakukan maka akan terjadi kemunduran demokrasi," ujar dia.

Dia menyebut, netralitas yang paling berdampak yaitu penyelenggara pemilu yakni KPU hingga KPUD dan aparat TNI teritorial dan juga Polri hingga ke bawah harus netral.

"Bu Mega telah mengembalikan marwah TNI dan Polri dalam posisi terhormat. Jangan sampai kini dipakai oleh kekuatan kelompok penguasa untuk kepentingan elektoral tertentu," kata dia.

Aria mengaku dirinya masih percaya bahwa Presiden Jokowi bukan hanya seorang bapak yang baik tapi juga kepala negara dan presiden yang baik. Sehingga, Presiden Jokowi akan menempatkan semua aparat, KPU dan Plt kepala daerah dalam posisi netral.

"Kami tidak ingin toxic orde baru (orba) masuk dalam lingkaran orba. Kami akan ikut awasi. Kami tetap berharap Jokowi seorang yang baik. Kami tidak ingin Jokowi di akhir periode kedua ini jadi dapat citra buruk akibat toxic relationship orba," ucapnya.

Aria mengingatkan apabila Presiden Jokowi tidak netral maka hal ini akan membuat kemunduran dalam proses demokratisasi Indonesia ke depan.

"Kami harapkan pemerintah ke depan menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," tegas Aria.

Aria mengatakan, kalau Pemilu 2024 berjalan baik maka diharapkan pemilu 2029 tidak lagi terjadi seperti saat ini di mana ada sebuah kondisi di mana masyarakat dipertontonkan pertunjukan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang ganjil.

"Mandat PDIP ke Jokowi selesai 2024. Ini harus dijaga. Juga presiden harus bertanggung jawab Pemilu yang bersih jujur dan adil," kata dia.

Aria menyebut saat ini ada 176 plt kepala daerah dan semua pejabat ini harus benar-benar netral dan tidak menggunakan pengaruhnya untuk kepentingan elektoral satu kandidat.

Reporter: Alma Fikhasari

Sumber: Merdeka.com