Ganjar-Mahfud Janjikan Nelayan Dapat Solar Subsidi Hanya dengan KTP Sakti

Istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Suprianti menjelaskan soal manfaat KTP Sakti yang dapat digunakan untuk segala macam bantuan.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 07 Feb 2024, 12:00 WIB
Diterbitkan 07 Feb 2024, 12:00 WIB
Ganjar Pranowo Sapa Nelayan Brebes Jawa Tengah
Nelayan juga mengeluhkan pemasukan atau penghasilan yang diperoleh tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan jika harga solar di atas normal. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Suprianti menjelaskan soal manfaat KTP Sakti yang dapat digunakan untuk segala macam bantuan.

Salah satunya, penyaluran solar bersubsidi bagi para nelayan yang selama ini kesulitan mengaksesnya.

Hal ini disampaikan Atikoh saat blusukan ke Pondok Pesantren (Ponpes) Syifaul Qulub Lil Mutaallimin di Sindanglaya, Cinangka, Kabupaten Serang, Banten, Selasa (6/2/2024) malam. Dia mendapat keluhan dari istri nelayan soal kekurangan Solar dan aksesnya sangat menyulitkan.

Atikoh menyebut soal solar selalu jadi permasalahan klasik bagi para nelayan. Dia mengaku sering mendapat keluhan soal solar dari keluarga nelayan saat blusukan selama Ganjar menjadi Gubernur Jawa Tengah.

"Maka untuk ke depan, inilah peran dari KTP Sakti itu," kata Atikoh saat berdialog.

Adapun KTP Sakti yakni, satu KTP bisa dipakai untuk apapun yang sifatnya mengakses layanan pemerintahan, termasuk terkait solar bersubsidi. Saat data sudah lengkap dan terintegrasi, maka nelayan cukup menunjukkan KTP Sakti jika ingin mendapat solar bersubsidi.

"Karena di KTP Sakti kan nanti sudah ada pekerjaannya apa, dan sebagainya. Dan datanya itu nanti terintegrasi. Sehingga harapannya, nanti nelayan seperti yang lain, ketika mau mengakses manfaat dalam hal ini manfaatnya adalah solar bersubsidi, cukup menunjukan KTP-nya," jelasnya.

Menurut dia, masalah akses solar yang prosedural sebenarnya untuk mencegah orang-orang yang mencari celah. Sebab, ada saja pihak yang berusaha mendapatkan barang lebih karena perbedaan harga barang bersubsidi dengan nonsubsidi.

Sehingga, data yang valid merupakan kunci mengatasi masalah tersebut. Sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh haknya.

"Jadi kalau datanya benar-benar valid, benar-benar riil, ini betul-betul akan lebih mempermudah. Disitu ada Nelayan yang seperti apa, nanti tinggal menunjukkan kartu itu," tutur Atikoh.

 

Tak Akan Paksakan Program untuk Semua Wilayah

Disisi lain, dia menekankan pemerintahan Ganjar-Mahfud nantinya tidak akan memaksakan satu program yang seragam untuk semua wilayah.

Untuk membantu perempuan yang ingin terlibat di dalam perekonomian, Atikoh menuturkan pendekatannya adalah berbasis potensi warga dan lokasinya.

"Misalnya kalau potenainya pedagang, lah kebutuhannya apa dulu. Kebutuhannya apa terkait permodalan? Apakah kebutuhannya dia ingin meningkatkan kapasitas? Ingin dia melebarkan sayapnya atau ingin diversifikasi usaha misalnya pedagang kepengen ke pascapanennya, dengan ikannya diolah? Nah itu berarti butuh pelatihan," jelas dia.

"(Prinsipnya) ini perlu diidentifikasi dulu. Mereka kepinginnya apa, karena kalau perlakuannya itu disamakan, itu belum tentu menjawab kebutuhannya," imbuh Atikoh.

 

Perempuan Punya Peranan Penting

Dia menilai para perempuan di keluarga nelayan memiliki peranan penting dalam manajemen keuangan keluarga.

Kendati begitu, Atikoh mengatakan para perempuan sangat membutuhkan pembekalan terkait kemampuan pembukuan serta analisa usaha.

"Jadi nanti ketika ada kebutuhan yang lain kita tidak akan terlalu kesulitan. Kadang kebutuhannya bertambah, tetapi kalau ada kedisiplinan kita terhadap itu, Insyaallah akan lebih mempermudah. Ibu-ibunya perlu diajari untuk manajemen keuangan," pungkas Atikoh.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya