KPU Diminta Turun Tangan Awasi Administrasi Verifikasi Pilkada di Kaltim

Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Kaka Suminta, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat melakukan pengawasan yang ketat terkait Pilkada di Kutai Kartanegara.

oleh Tim News diperbarui 13 Jun 2024, 15:03 WIB
Diterbitkan 12 Jun 2024, 19:00 WIB
Ilustrasi Pemilu Pilkada Pilpres (Freepik)
Ilustrasi Pemilu/Pilkada/Pilpres (Freepik)

Liputan6.com, Jakarta - Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Kaka Suminta, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat melakukan pengawasan yang ketat terkait Pilkada di Kutai Kartanegara.

Kaka Suminta menyampaikan agar tak terjadi dugaan lobi-lobi pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati terkait verifikasi administrasi, maka KPU pusat mesti turun tangan.

"Harus ada pengawasan dari KPU pusat," kata Kaka.

Dia menambahkan, untuk mencegah kasak-kusuk yang mencoba melakukan dugaan kecurangan dalam verifikasi administrasi, maka KPU pusat mesti melakukan pengawasan yang ketat.

"Kalau pasangan tak lolos verifikasi adminitrasi maka jangan diberikan ruang yang menimbulkan kerusakan demokrasi," ujarnya.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Transparan

Pengamat politik Universitas Mulawarman (Unmul) Budiman mengatakan calon kepala daerah yang maju di Pilkada Kaltim mesti transparan.

"Bakalon Bupati di Pilkada Kaltim harus transparan dan bebas dari politik uang," tuturnya.

Infografis Ada 204 Juta Lebih DPT di Pemilu 2024. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Ada 204 Juta Lebih DPT di Pemilu 2024. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya