Pengamat Nilai Program Pro Rakyat Sekda Majalengka Eman Suherman Bisa Raih Dukungan di Pilkada 2024

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Daerah Majalengka atau Sekda Majalengka Eman Suherman terus membuktikan diri sebagai calon bupati (cabup) terkuat untuk Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

Salah satunya, Eman menunjukkan kerja nyata yang menegaskan kepeduliannya terhadap nasib masyarakat di Majalengka.

Hal itu seperti disampaikan Pengamat Politik Universitas Katolik Parahyangan, Kristian Widya Wicaksono. Dia menilai, Eman telah mencanangkan banyak program prorakyat.

Hal tersebut, kata Kristian, menjadi bukti nyata kepedulian Eman Suherman terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Jika melihat dari program-program yang sudah dilaksanakan seperti Surabi dan Rutilahu tentunya kesan yang didapatkan cukup positif," kata Kristian, melalui keterangan tertulis, Jumat (28/6/2024).

Dia menegaskan, kerja nyata Eman memicu membanjirnya dukungan kepadanya di Pilkada Majalengka 2024 atau Pilkada 2024. Kristian menilai, Eman memiliki kompetensi kuat untuk memimpin Majalengka di periode selanjutnya.

"Apabila Sekda memiliki kompetensi yang baik maka akan menjadi kandidat potensial jika berani maju dalam Pilkada," tandas Kristian.

Sebelumnya, Program Sapa, Usaha Rakyat, Aksi, dan Berbagi Informasi (Surabi) merupakan bentuk dukungan dari Eman dan Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk pengembangan UMKM.

Program tersebut juga mencakup layanan Sakocepat untuk mempermudah perizinan usaha UMKM di Majalengka.

Selain Surabi, Eman yang juga menjabat sebagai Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Majalengka mencetuskan program Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu). Program tersebut bertujuan untuk membantu merenovasi hunian masyarakat Majalengka yang tidak layak huni.

Program prorakyat Eman membuatnya semakin dikenal oleh masyarakat Majalengka. Banyak masyarakat yang mengharapkan Eman untuk bisa menjadi bupati Majalengka di periode selanjutnya.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Malang memetakan 32 kerawanan proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada serentak 2024. Satu di antaranya, perjokian petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih).

Anggota Bawaslu Kota Malang, Mohammad Hasbi Ash Shiddiqy, mengatakan salah satu kerawanan saat proses coklit data pemilih Pilkada Kota Malang 2024 adalah Pantarlihnya bukan orang yang terdaftar dan mendapat surat keputusan untuk bertugas.

"Tapi tugas pantarlih diwakilkan orang lain atau istilahnya dijokikan, itu terjadi di kota Malang," kata Hasbi, Kamis 27 Juni 2024.

Kasus perjokian pantarlih itu pernah terjadi Pilpres dan Pileg 2024 lalu. Pantarlih mewakilan tugasnya itu ke saudara maupun anaknya. Rekan sesame petugas coklit segan mengingatkan lantaran pelaku perjokian itu dianggap lebih senior.

Hasbi menambahkan, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) tak perlu ragu segera menegur atau mengingatkan bila saat melakukan pengawasan lapangan menemukan praktik tersebut. Sebab proses coklit dengan cara itu tidak tepat, tidak memenuhi aspek legalitas.

"PKD punya kewenangan untuk mengingatkan teman-teman pantarlih jika memang ada hal yang tidak tepat dalam prosesnya," tutur dia.

Proses coklit untuk pemutakhiran data pemilih untuk Pilkada Kota Malang 2024 berlangsung sejak 24 Juni kemarin sampai 24 Juli 2024 mendatang. Melibatkan sebanyak 2.332 pantarlih dengan target masing-masing coklit ke 10 orang tiap hari.

"Pastikan proses coklit harus door to door dan tidak diwakilkan ke orang lain. Kalau ada temuan perjokian, kami langsung berikan saran perbaikan (coklit ulang) di lokasi temuan," kata Hasbi.

Hasbi menyebut 32 kerawanan saat proses coklit itu mengacu pada Pilpres dan Pileg 2024 lalu. Selain perjokian, kerawanan lainnya di antaranya pemilih masuk dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) maupun dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT).

"Ada pula pemilih yang sudah meninggal tetapi masih masuk dalam data," ucap Hasbi.

Ada pula rumah yang sudah dicoklit tapi tak dipasang stiker penanda. Termasuk warga pendatang yang masih dari Jawa Timur tidak terfasilitasi pindah pilih. Mahasiswa dan santri yang tinggal di dalam Asrama maupun Pondok Pesantren pun rawan tidak masuk dalam pindah pilih.

“Itu semua akan kami maksimalkan pengawasannya agar warga benar-benar bisa menggunakan hak pilihnya,” kata Hasbi.

Bawaslu akan berkoordinasi dengan KPU terkait lokasi mana saja yang sudah menyelesaikan proses coklit. Lalu Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) akan uji petik ke rumah warga yang sudah dicoklit guna memastikan apakah prosesnya sudah sesuai atau tidak.

“Kami imbau proses coklit harus door to door dan pastikan sesuai data kependudukannya,” kata Hasbi.

Proses pemutakhiran data pemilih termasuk salah satu titik rawan dalam penyelenggaraan pemilu. Pada Pemilu 2024 lalu misalnya, Bawaslu menemukan ada 8.345 penduduk ber-KTP Kota Malang tak masuk dalam DPT.