Menteri Trenggono Minta BUMN Dukung KKP Kembangkan Bisnis Perikanan Budidaya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta BUMN ikut terlibat dalam mendukung kebijakan KKP. Misalnya dengan terjun langsung dalam membidik peluang di sektor perikanan budidaya.

Dia mengatakan, sektor ini bisa mendatangkan keuntungan yang menarik. Mengingat, ada kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang segera digalakkan KKP. Penangkapan Ikan Terukur akan memiliki multiplier effect bagi perusahaan, nelayan hingga masyarakat sekitar.

“PT Perikanan Indonesia sebagai BUMN, diharapkan menjadi pendukung dari kebijakan-kebijakan KKP,” tutur Trenggono dalam rapat bersama ID FOOD Group dan PT Perikanan Indonesia, dikutip Sabtu (29/6/2024).

Salah satu tujuan program ini adalah akan menjaga populasi perikanan. Nantinya, penangkapan ikan, pendaratan ikan, pengolahan ikan, hingga transaksi ikan akan dilakukan di lokasi yang sama, tidak perlu semua bermuara di Pulau Jawa. Harapannya ekonomi masyarakat di sekitar penangkapan ikan, akan ikut terkerek.

Trenggono juga mendukung PT Perikanan Indonesia untuk merambah pangsa pasar yang lebih luas ke mancanegara dalam tujuan ekspor.

Direktur Utama PT Perikanan Indonesia Sigit Muhartono mengatakan Program Penangkapan Ikan Terukur diharapkan akan menjadi salah satu game changer untuk mendongkrak kinerja perusahaan serta turut berkontribusi meningkatkan produksi perikanan tangkap di Indonesia.

“Kami berkomitmen turut serta mendukung program KKP dan ambil bagian dalam kesejahteraan nelayan dan keberlangsungan ekosistem perikanan,” tutur Sigit.

Lebih lanjut, PT Perikanan Indonesia memasang target penangkapan ikan sebanyak 350.000 ton dalam 5 tahun ke depan melalui program tersebut. PT Perikanan Indonesia akan memaksimalkan tangkapan ikan di wilayah WPPNRI melalui kantor-kantor cabang sebagai tumpuan dalam penangkapan ikan.

"PT Perikanan Indonesia akan fokus pada penangkapan 7 komoditas utama perikanan, di antaranya Tongkol, Cakalang, Tuna, Layang, Kembung, Tenggiri, dan Cephalopod (gurita, cumi dan sotong)," kata dia.

Sementara itu, pada sisi ekspor produk perikanan, PT Perikanan Indonesia telah menjangkau pangsa pasar ke 10 negara yaitu Amerika Serikat, Jepang, Thailand, Filipina, China, Vietnam, Singapura, Korea Selatan, Malaysia dan Australia.

Adapun komoditas yang sudah diekspor antara lain Gurita, Tuna, Cakalang, Ikan kembung, Ikan Kaca Piring, Fillet Cuttlefish, Loligo, Layang dan Marlin. 

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah membentuk Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP). Badan ini bertugas untuk menerbitkan sertifikasi hasil mutu produk perikanan dari hulu ke hilir sebelum diekspor ke luar negeri.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPP MHKP) Ishartini, mengatakan saat ini KKP tengah fokus melaksanakan pengendalian pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan agar produk perikanan Indonesia sebelum diekspor terjamin kualitasnya.

"Di KKP sekarang fokus untuk melaksanakan pengendalian pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan. Produk-produk perikanan ini tidak hanya menjaga mutu di hilir, tapi sejak di hulu. Artinya, bukan hanya di pasca panen, tapi sejak diproduksi budidaya, sejak ditangkap. Ini yang dilakukan badan ini. Badan ini juga menjadi otoritas kompeten untuk memberikan jaminan mutu hulu hilir produk kita yang diekspor negara tujuan ekspor," kata Ishartini dalam konferensi pers di Gedung Mina Bahari 4 KKP, Jakarta, Kamis (13/6/2024).

Adapun guna meningkatkan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sebelum diekspor, KKP melalui Direktorat Jenderal Teknis akan melakukan pembinaan kepada stakeholder, baik kepada awak kapal, hingga ke para nelayan pembudidaya ikan.

Setelah pembinaan selesai dilakukan, maka selanjutnya BPPMHKP yang melakukan pengendalian dan pengawasan sertifikasi dari hasil pembinaan tersebut.

"Kami juga melakukan pengendalian ketertelusuran, seperti mutu dan mengembangkan laboratorium dan monitoring kesegaran produk perikanan," ujarnya.

Disamping itu, Ishartini menegaskan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan, seperti Pemerintah Daerah, Kementerian Lembaga, BUMN dan asosiasi pengusaha untuk meningkatkan mutu sangat penting, sehingga keberterimaan produk dari Indonesia meningkat.

"Saat ini jumlah negara keberterimaan kita sudah 171 negara, produk kita diterima di sana sekarang," pungkasnya.