Masuk Masa Tenang, Wakil Ketua DPRD Karawang Ajak Jaga Kondusifitas

Di masa tenang ini, Wakil Ketua DPRD Karawang Dian Fahrud Jaman mengajak seluruh elemen menjaga kondusifitas.

oleh Tim News diperbarui 24 Nov 2024, 18:30 WIB

Diterbitkan 24 Nov 2024, 14:00 WIB

Liputan6.com, Jakarta - Masa kampanye selama 60 hari berakhir sudah pada Minggu, 24 November 2024 tepat pukul 00:00 WIB. Sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) terlihat mulai diturunkan oleh sejumlah pihak diberbagai sudut wilayah di Kabupaten Karawang.

Di masa tenang Pilkada ini, Wakil Ketua DPRD Karawang Dian Fahrud Jaman mengajak seluruh elemen menjaga kondusifitas. Dian juga meminta agar keamanan dan ketertiban di sepanjang masa tenang dan di hari pemilihan dapat senantiasa terjaga.

“Saya mengajak seluruh elemen masyarakat Karawang untuk menjaga kondusifitas di masa tenang ini. Keamanaan dan ketertiban hingga pada hari pemilihan dapat selalu terjaga,” Kata Dian.

Dian yang juga merupakan ketua tim kemenangan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati, Aep Syaepuloh dengan Maslani menekankan pesta demokrasi tidak dicederai oleh sekelompok orang yang ingin merusaknya. Pilkada serentak ditahun 2024, lanjut Dian akan menjadi momentum catatan sejarah juga buat Karawang.

Di masa tenang, masyarakat Karawang bisa dapat memilah dan memilih pemimpin yang akan dipilihnya. Sehingga pada hari pemilihannya bisa dapat menentukan Bupati dan Wakil Bupati Karawang untuk 5 tahun kedepan.

“Masa tenang merupakan waktu untuk masyarakat Karawang untuk bisa memilah terlebih dahulu. Sehingga dihari pemilihan sudah dapat menentukan pilihannya untuk pemimpin Karawang untuk 5 tahun kedepan,” jelasnya.

Kondusif

Dian juga menambahkan di masa tenang ini tensi politik sudah menurun dibanding saat masa kampanye. Tidak ada pergerakan seperti black campaign yang membuat resah.

Kondusifitas dapat membuat masyarakat Karawang bisa dapat berduyun-duyun mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayahnya.. Sehingga tercipta kualitas Pilkada yang sangat baik.

“Iklim demokrasi ditentukan di dalam pemilunya, jika Pemilunya dihiasi dengan black campaign lalu dengan hal yang menjurus pada persoalan hukum atau saling menyerang. Jika itu terjadi membuat kualitas Pemilu kita terganggu,” ucapnya.