Muncul Wacana Kepala Daerah Kembali Dipilih DPRD, Siapa Diuntungkan?

Infografis Muncul Wacana Kepala Daerah Kembali Dipilih DPRD dan Plus Minusnya

Wacana kepala daerah kembali dipilih DPRD mengemuka. Presiden Prabowo Subianto mengusulkan perubahan sistem pilkada dari pemilu langsung ke pemilihan oleh DPRD.

oleh Anri SyaifulAbdillah diperbarui 17 Des 2024, 09:04 WIB

Diterbitkan 17 Des 2024, 09:04 WIB

Banner Infografis Muncul Wacana Kepala Daerah Kembali Dipilih DPRD. (Liputan6.com/Gotri/Abdillah)

Liputan6.com, Jakarta - Wacana kepala daerah kembali dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD mengemuka. Presiden Prabowo Subianto mengusulkan perubahan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari pemilu langsung ke pemilihan oleh DPRD.

Prabowo beralasan pilkada menelan biaya mahal bila memakai sistem pemilihan langsung. Selain itu, negara bisa menghemat triliunan rupiah jika pilkada digelar oleh DPRD. Bahkan, anggaran bisa dialihkan untuk kepentingan lain yang lebih mendesak.

"Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu, apalagi yang kalah," ujar Prabowo Subianto di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis 12 Desember 2024.

Prabowo juga menyinggung soal efisiensi jika kepala daerah dipilih DPRD. Selain tidak boros anggaran, hal itu juga mempermudah transisi kepemimpinan.

Dia mencontohkan dengan apa yang terjadi di sejumlah negara tetangga. Misalnya di Malaysia dan Singapura.

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien seperti Malaysia, bahkan juga India. Mereka sekali memilih anggota DPRD, ya sudah, DPRD itulah yang memilih gubernur, wali kota," Prabowo menambahkan.

Wacana kepala daerah kembali dipilih DPRD menuai beragam tanggapan, baik pro maupun kontra. Bagaimana plus dan minusnya? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini: