Zulhas: Pilkada Langsung Ongkosnya Mahal, Uangnya Mending untuk Petani

Liputan6.com, Surabaya - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan, Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) yang digelar secara langsung dipilih rakyat memakan anggaran yang sangat banyak.

"Pilkada langsung itu ngabisin uang ratusan triliunan, mbok ya dipilih DPRD aja," ujarnya di acara Workshop PAN bertema ‘Terdepan Mewujudkan Kedaulatan Pangan’ di Surabaya, Kamis malam (19/12/2024).

Zulhas mengaku, anggaran triliunan itu bisa dialihkan kepada sektor. "Semisal, untuk nelayan, petani dan semacamnya," ucapnya.

Menurutnya, Pilkada dipilih oleh parlemen bukan sesuatu yang tidak mungkin. Sebab, Indonesia pernah menjalankan hal itu.

Dalam kajian pemerintah, lanjut Zulhas, Pilkada dikembalikan ke parlemen dinilai lebih efektif dibanding gelontoran uang untuk Pilkada langsung.

"Ongkosnya mahal. Mending dibuat untuk petani, irigasi jadi bagus, harga jagung jadi bagus, perkebunan jadi bagus," ujarnya.

"Nanti DPRD itu memilih Bupati dan Gubernur. Sama aja kan sebagai demokrasi. Kalau Pilpres harus tetap langsung," ujar Zulhas yang juga Menko Bidang Pangan.

Untuk itu, Zulhas memerintahkan seluruh kader PAN untuk membantu mewujudkan cita-cita Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan.

Sebab cita-cita tersebut sudah kemukakan oleh Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Paripurna MPR RI usai dilantik menjadi Presiden periode 2024-2029 dan diungkapkan pula pada forum dunia G20 beberapa waktu lalu.

“Karena Presiden Prabowo mengatakan harus swasembada pangan di 2028 waktu Sidang Paripurna MPR. Pergi ke APEC G20 berubah lagi swasembada pangan pada tahun 2027 (target swasembada pangan),” ucapnya.

Zulhas menyebut, cita-cita swasembada pangan harus diwujudkan. Apalagi saat ini, sektor pertanian masih belum mendapatkan perhatian serius. Baru pada era Presiden Prabowo saja sektor pertanian mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah.

“Kita hari ini sudah 29 atau 28 tahun Reformasi. Saudara-saudara menyadari nggak yang paling tertinggal yang paling tidak mendapatkan perhatian (yaitu) pertanian, peternakan, dan nelayan. Ini lah bidang yang paling tertinggal,” ucapnya.

Zulhas mengatakan sebelum era Reformasi, sektor pertanian justru mendapatkan perhatian yang lebih. Bahkan kontribusi pada sektor tersebut mencapai 67 persen.

“Zaman Pak Harto (Presiden Soeharto, kontribusi tenaga kerja dari sektor pertanian 67 persen. Jadi kalau ada 100 pekerja, 67 orang itu di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan,” ujarnya.

Zulhas yang juga Menteri Koordinator Bidang Pangan ini bersyukur di era Presiden Prabowo kembali memberikan perhatian lebih terhadap sektor pertanian. “Terima kasih ke presiden Prabowo. Karena pangan menjadi program prioritas utama,” ucapnya.