Terlalu Berbelit-belit, Perizinan Sektor Properti Bakal Dipangkas

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) menyatakan akan memeriksa kembali soal perizinan properti di tingkat pemerintah daerah. Pasalnya, pengusaha tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) menyampaikan untuk pengembangan properti mesti melewati 44 perizinan.

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi Kementerian PU-Pera Rido Matari Ichwan menyayangkan hal tersebut. Dia mengaku, pihaknya tak menyangka jika proses perizinan bakal sepanjang itu.

"Kami tahu panjang tapi tidak menyangka sampai 44," kata dia dalam acara Sosialisasi Perizinan Sektor Perhubungan, Pekerjaan Umum, dan Perumahan Rakyat di Jakarta, Rabu (4/3/2015).

Melihat kondisi tersebut, Rido akan melaporkan hal ini kepada Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono. Pasalnya, itu akan mengganggu pemenuhan kebutuhan rumah yang saat ini backlog mencapai 15 juta unit.

"Diharapkan bisa diringkas oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan agar bisa diselesaikan," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Bidang Rumah Sederhana Tapak (RST) DPP REI Dadang Juhro menyatakan untuk pengembangan properti mesti melewati 44 perizinan di tingkat daerah.

"Di pemerintah daerah itu ada 44 tahapan," keluhnya.

Maka dari itu, Dadang meminta pemerintah yakni Kementerian PU-Pera, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria untuk saling berkoordinasi. Menurutnya, paling tidak perizinan jadi lebih sedikit dari 44 menjadi 10 perizinan.

"Usulan saya dapat dikoordinasikan secara nasional, mungkin lewat BKPM, Presiden sehingga perencaan dapat efektif dan berhasil," tandas dia. (Amd/Ndw)