Bila Terbukti Abal-abal, Izin Lembaga Survei Harus Dicabut

Liputan6.com, Makassar - Salah satu sejarawan Universita Hasanuddin (Unhas) Makassar Dr Abdul Latif mengatakan, tayangan hasil quick count Pilpres 2014 telah menjadi bahan tertawaan aktivis di luar negeri. Maka itu ia meminta Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tak tinggal diam mengklarifikasi hasil quick count yang berbeda. Bahkan, Latif meminta agar keserjanaan pemilik lembaga survei dicabut jika melakukan survei tidak benar.

"Dewan Pers dan Komisi Penyiaran menindak media yang menayangkan hasil quick count abal-abal dan izin lembaga survei dicabut. Terutama keserjanaan pemilik lembaga survei dan koordinator eksekutifnya," katanya, Jumat (11/7/2014).

Menurut Latif, perilaku serupa akan terus menjadi bayangan setiap momen Pemilu, baik Pilkada, Pileg, Pilgub, maupun Pilpres berikutnya di Indonesia, jika tidak ada hukum tegas untuk memberikan efek jera.

"Hasil quick count abal-abal sudah menodai kejujuran dan akuntabilitas penelitian yang ada. Ini juga cukup memalukan karena kita sudah ditertawakan oleh politisi luar negeri, jika ini dibiarkan akan terus berkembang di setiap momen Pemilu," sambung alumni Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) ini.

Ansor Kerahkan 1.500 Banser

Organisasi Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Selatan (Sulsel) mengerahkan 1.500 Banser di 24 kabupaten atau kota, untuk mengawal proses penghitungan suara dan distribusi hasil penghitungan suara Pilpres 2014, dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketua Gerakan Pemuda Ansor Sulsel M Tonang Cawidu mengatakan, tahapan penghitungan suara dan distribusi suara ke KPU dinilai sangat perlu pengawalan, guna mengamankan hasil pemungutan yang mengunggulkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) berdasarkan hasil hitung cepat.

"1.500 Banser dikerahkan di 24 kabupaen atau kota untuk mengawal penghitungan. Kami ingin proses penghitungan dan distribusi bisa berjalan lancar," kata Tonang, Makassar, Kamis, 10 Juli.

Tonang menduga adanya upaya curang dalam proses penghitungan suara KPU oleh pihak yang kalah. Sehingga dianggap sangat perlu pihak Ansor memberikan dukungan kepada penyelenggara Pemilu, agar proses demokrasi berjalan lebih santun.

"Indikasi untuk melakukan segala cara bisa saja terjadi, apa lagi proses setelah penghitungan suara oleh pihak yang merasa kalah," ungkapnya.

Pada Pilpres kali ini, kata Tonang, Ansor Sulsel memberikan dukungan kepada pasangan capres dan cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Sementara, meski masih terdapat minus 22 Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Makassar merilis hasil real count Pilpres 14 kecamatan se Kota Makassar.

Hasil real count tersebut menyebutkan, pasangan Jokowi-JK meraih 70.36%, sementara pasangan Prabowo-Hatta hanya meraih 29.64%, dengan tingkat partisipasi pemilih 62.22%.

Sedangkan 22 TPS lainnya yang belum masuk yakni TPS yang terdapat di kepulauan Barang Caddi, Barang Lompo, dan Kodingareng.

"Meski masih minus 22 TPS, tapi saya rasa hasilnya tidak akan jauh berbeda. Mungkin akan tetap sama," ucap Ketua Panwaslu Makassar, Amir Ilyas.