Soal Pengganti Bupati Cirebon, Ridwan Kamil Tunggu Petunjuk Kemendagri

Liputan6.com, Bandung Pasca operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera mengutus pelaksana tugas (Plt).

Emil, sapaan akrabnya, meminta Kemendagri segera mengutus Plt Bupati Cirebon sehingga roda pemerintahan di kabupaten itu tetap berjalan baik.

"Saya sudah berkirim informasi kepada Kemendagri kira-kira proses penggantian sementara ini seperti apa. Supaya tidak ada kekosongan pemerintahan di sana," ungkap Emil ketika ditemui di Gedung DPRD Jawa Barat, Kamis (25/10/2018).

Menurut dia, penunjukan Plt merupakan satu hal penting agar pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal. Apalagi, pasa terjaring operasi tangkap tangan KPK, Rabu malam, belum ada pengganti sementara Sunjaya.

Mantan Wali Kota Bandung ini juga mengapresiasi KPK yang terus bergerak memberantas praktik korupsi yang menjerat kepala daerah.

"Saya mengapresiasi KPK dan mengapresiasi agar penegakan hukum ini agar lebih ketat dan lebih kuat," tegasnya.

Seperti diketahui, usai OTT KPK Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin beberapa waktu lalu, kini giliran Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra yang terkena tangkap tangan oleh lembaga antirasuah itu.

Ridwan Kamil mengatakan, dirinya turut prihatin atas OTT kepala daerah oleh KPK.

"Saya prihatin karena dalam seminggu kurang terjadi dua kali Ini adalah peringatan buat kepala daerah di seluruh Indonesia khususnya di Jawa Barat, jangan bermain-main dengan integritas," kata dia.

Emil menegaskan, kepala daerah jangan bermain-main dengan jabatannya.

"Jangan bikin modus-modus, bekerjalah sesuai niat. Berkuasa itu kan harus dengan niat. Kalau niatnya ingin kaya pasti akan menimbulkan banyak masalah. Niatlah untuk mengabdi pada rakyat jangan ada nit niat tambahan lain," ujarnya.

Ia pun mengaku sedang memikirkan sebuah solusi mencegah korupsi di kalangan kepala daerah. Hal itu sebagai alternatif bila harus menunggu implementasi lewat undang-undang.

"Saya akan carikan sebuah solusi. Salah satunya dengan smart city atau platform teknologi yang bisa memastikan proses apapun menghindari pertemuan manusia dengan manusia," kata Emil.

Simak juga video pilihan berikut ini: