Pesan Damai Nahdliyin dalam Tablig Akbar Muhammadiyah di Madura

Ketimbang memperuncing perbedaan, lebih baik memupuk kebersamaan untuk Indonesia damai.

oleh Musthofa Aldo diperbarui 11 Mar 2020, 14:00 WIB
Diterbitkan 11 Mar 2020, 14:00 WIB
Hasani bin Zuber
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Demokrat, Hasani bin Zuber

Liputan6.com, Bangkalan Nahdliyin Kabupaten Bangkalan di Jawa Timur memberi teladan yang baik tentang tepo seliro atau tenggang rasa.

Empat hari setelah tablig akbar dalam rangka Harlah NU di Masjid Gedhe Kauman Jogjakarta ditolak oleh Pemuda Muhammadiyah, 5 Maret lalu, keluarga besar GP Ansor dan NU Bangkalan hadir dan memberikan ucapan selamat atas Pelantikan dan Tablig Akbar Pengurus Daerah Muhammadiyah dan Nasyfatul Aisyiyah.

Bupati Bangkalan R Abdul Latief bahkan memfasilitasi kegiatan itu agar digelar di Pendopo 2 yang terletak di kantor Pemkab Bangkalan, Minggu, 8 Maret 2020. Luput dari peliputan media, acara pelantikan itu berjalan aman, lancar dan damai tanpa perlu dikawal keamanan.

Ketua PC Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan, Hasani bin Zuber mengatakan penolakan tak harus dilawan dengan penolakan. Bagi dia, jasa Muhammadiyah sebagai ormas terhadap kemajuan Indonesia tetap jauh lebih besar dibanding penolakan segelintir oknum.

"Saya kira persoalan di Yogyakarta sudah clear dan tidak perlu di perpanjang, memupuk kebersamaan jauh lebih penting ketimbang memperlebar perbedaan. Jangan sampai ditunggangi pihak tertentu," Kata Hasani yang kini menjadi Anggota Komisi VIII DPR RI, saat Reses di Bangkalan, Selasa, 10 Maret 2020.

Pria yang akrab disapa Ra Hasani ini mengaku bangga dengan sikap sebagian besar Nahdliyin yang tidak reaktif atas peristiwa di Yogyakarta. Sikap itu menunjukkan warga NU semakin matang dalam bersikap.

"Saya bangga dengan sikap warga NU Bangkalan, karena dari Bangkalan lah cikal bakal berdirinya NU," ujar politikus Partai Demokrat ini.

Kronologi Penolakan

Pelantikan PD Muhammadiyah Bangkalan-
Bupati Bangkalan R Abdul Latief pose bersama PD Muhammadiyah dan Aisyiyah Bangkalan yang baru dilantik. (Foto humas pemkab untuk liputan6.com

Mengutip dari berbagai sumber, niat panitia PCNU Kota Yogyakarta, merayakan harlah ke-94 NU di Masjid Gedhe Kauman semata untuk dapat bersilaturahmi dengan pengurus dan warga Muhammadiyah. Niat ini diamini Keraton Yogyakarta dengan memberi izin tertulis pada 12 Februari 2020.

Sepekan kemudian, 19 Februari, barulah muncul penolakan yang disiarkan lewat media sosial. Penolakan ini direspon PCNU dengan mendatangi PD Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam pertemuan itu, Muhammadiyah menyarankan agar penceramah dalam Tablig Akbar itu diganti karena sosoknya kontroversial. NU pun menyanggupi saran tersebut.

Pada 27 Februari atau dua hari setelah pertemuan. Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta mengirim surat ke Kantor Sekretariat PCNU Kota Yogyakarta. Intinya surat itu meminta agar acara harlah dipindah ke lokasi lain. Wacana harlah di Kauman, dinilai sebagai sikap kurang tata krama kepada warga Kauman yang mayoritas warga Muhammadiyah.

Setelah muncul surat itu, penolakan tak hanya disuarakan lewat media sosial. Penolakan juga lewat pemasangan spanduk-spanduk di jalan. Bahkan, di tanggal yang sama dengan Harlah NU, Pemuda Muhammadiyah akan menggelar acara Tadarus Safari Akbar juga di Masjid Gedhe Kauman.

Karena berbagai upaya musyawarah tak menemukan jalan keluar, serta menghindari munculnya potensi konflik yang jauh lebih besar. Pada 2 Maret, para tokoh NU Se-Yogyakarta bermusyawarah dan memutuskan memindah tempat pelaksanaan Harlah PCNU Kota Jogja ke Universitas Nahdlatul Ulama di Umbulharjo.

 

Simak video pilihan berikut ini:

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya